Iran: Seruan Smotrich untuk Aneksasi Tepi Barat Mengungkap Sifat Ekspansionis
Story Code : 1172504
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam seruan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk aneksasi Tepi Barat yang diduduki, menyebutnya sebagai contoh lain dari ambisi ekspansionis rezim pendudukan.
Dalam sebuah pernyataan, Esmail Baghaei memperingatkan bahwa pernyataan Smotrich adalah "tanda lain yang jelas dari sifat rasis adalah sifat ekspansionis dan pendekatan agresif rezim, yang pembentukan dan perluasannya didasarkan pada perampasan tanah Palestina dan pembunuhan serta pemindahan paksa warga Palestina."
Mengacu pada kebijakan perambahan teritorial dan perluasan permukiman rezim Zionis Israel selama 76 tahun, Baghaei menggambarkan kebijakan ini sebagai bagian dari rencana yang lebih luas yang ditujukan untuk memusnahkan rakyat Palestina, sebuah strategi yang dilakukan dengan kebrutalan yang meningkat selama setahun terakhir.
Ia menggarisbawahi tanggung jawab hukum dan moral semua pemerintah untuk mencegah dan mengutuk tindakan genosida serta menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Diplomat Iran tersebut juga menyatakan kekecewaannya atas kegagalan Amerika Serikat dan Jerman untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Zionis Israel dan membawa mereka ke pengadilan internasional atau Mahkamah Internasional.
Baghaei mendesak masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas guna menghentikan genosida di Palestina dan meningkatnya agresi rezim pendudukan di Lebanon dan di seluruh kawasan Asia Barat.
Ia menggarisbawahi bahwa entitas mana pun yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB—dan yang kebijakannya yang dinyatakan adalah untuk melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan standar-standarnya—tidak layak menjadi anggota organisasi internasional ini.
Di tempat lain, juru bicara Iran menggarisbawahi bahwa penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan tidak akan melemahkan tekad teguh rakyat Palestina untuk mengejar hak mereka yang sah untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mencari pembebasan dari pendudukan militer dan apartheid.[IT/r]