Netanyahu Diberi Wewenang untuk mMrancang Pembalasan terhadap Hizbullah

Kabinet keamanan Zionis Israel telah memberi wewenang kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk menentukan ruang lingkup operasi militer potensial terhadap Hizbullah di Lebanon.
 
Selama pertemuan yang diadakan pada Minggu (28/7) malam, kabinet setuju untuk membiarkan Netanyahu dan Gallant "memutuskan cara dan waktu tanggapan" terhadap serangan lintas batas Hizbullah.
 
Ketegangan berkobar pada hari Sabtu (37/7) setelah sebuah roket menghantam lapangan sepak bola di kota Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Zionis Israel, ‘menewaskan’ 12 anak-anak.
 
Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) menyalahkan Hizbullah atas serangan itu dan kemudian menunjukkan foto-foto pecahan peluru yang katanya cocok dengan roket Falaq-1 buatan Iran, yang digunakan oleh kelompok militan pro-Palestina.
 
Menurut IDF, roket tersebut diluncurkan dari daerah Chebaa di Lebanon selatan. Namun, Hizbullah membantah keterlibatannya dalam serangan di Majdal Shams.
 
Kelompok tersebut telah menembakkan roket dan mortir ke posisi Zionis Israel setelah perang antara Zionis Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober.
 
IDF melakukan serangan udara baru di Lebanon selatan pada hari Minggu. Namun, ada harapan akan respons yang lebih kuat dari Zionis Israel, termasuk potensi invasi darat, mengingat peringatan yang dibuat oleh para politisi terkemuka selama akhir pekan, dengan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan bahwa Hizbullah "melewati semua garis merah."
 
Iran telah memperingatkan bahwa Zionis Israel akan menghadapi "perang yang menghancurkan" jika terjadi "agresi militer skala penuh" terhadap Lebanon.
 
Sementara itu, AS mendukung Zionis Israel dan mengutuk Hizbullah. Wakil Presiden Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, mengatakan melalui penasihat keamanan nasionalnya bahwa "dukungannya untuk Zionis Israel sangat kuat."[IT/r]