China Menunda Perundingan Pengendalian Senjata dengan Washington

Tanggung jawab atas kerusakan ini “sepenuhnya berada di tangan AS,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China

Amerika Serikat dan China mengadakan perundingan non-proliferasi nuklir yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan November, yang merupakan pertemuan pertama sejak tahun 2018. Meskipun perundingan tersebut tidak membuahkan hasil nyata, perundingan tersebut dipandang sebagai langkah penting dalam meredakan ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut. Beijing memutuskan hampir semua komunikasi militer dengan Washington setahun sebelumnya, setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

Berbicara pada konferensi pers di Beijing pada hari Rabu (17/7), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa China tidak akan membahas putaran baru konsultasi dengan AS.

“Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan AS,” jelas Lin. “Selama beberapa minggu dan bulan terakhir, meskipun China mendapat tentangan keras dan protes berulang kali, AS terus menjual senjata ke Taiwan dan melakukan hal-hal yang sangat melemahkan kepentingan inti Tiongkok dan rasa saling percaya antara China dan AS.”

“Hal ini sangat membahayakan suasana politik untuk melanjutkan konsultasi pengendalian senjata,” katanya.

Departemen Luar Negeri AS telah mengizinkan penjualan senjata senilai lebih dari satu miliar dolar ke Taiwan sejak putaran terakhir perundingan pengendalian senjata AS-China, menurut angka dari Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan. Baru-baru ini, departemen tersebut menyetujui penjualan ratusan drone kamikaze Altius-600M dan Switchblade ke Taipei, sehingga mendorong Beijing untuk menjatuhkan sanksi terhadap raksasa senjata AS Lockheed Martin.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, sebuah posisi yang disebut sebagai prinsip ‘Satu China’. AS mengakui, namun tidak mendukung, kebijakan ini. Beijing memandang penjualan senjata Amerika ke Taipei, ekspresi dukungan terhadap kemerdekaan Taiwan, dan janji bantuan militer kepada Taiwan sebagai pelanggaran terhadap prinsip ‘Satu China’.

Tiongkok menyatakan bahwa mereka akan menyatukan kembali Taiwan dengan daratan Tiongkok secara damai, sambil mempertahankan hak untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan.

Lin tidak mengesampingkan kemungkinan kembalinya perundingan nuklir di masa depan. “China siap menjaga komunikasi dengan AS mengenai pengendalian senjata internasional… namun AS harus menghormati kepentingan inti Tiongkok dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk dialog dan pertukaran,” katanya pada pengarahan hari Rabu (17/7).[IT/r]