Menlu: Jepang Mempertimbangkan Pengakuan Formal Atas Negara Palestina

Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan negaranya sedang mempertimbangkan rencana untuk mengakui Negara Palestina secara resmi.

Dalam pertemuan di Tokyo, politisi Jepang berusia 71 tahun tersebut menyatakan bahwa pemerintahnya mendukung usulan “solusi dua negara” terhadap pendudukan Zionis Israel di Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyatakan bahwa Jepang memahami aspirasi Palestina untuk mendirikan negara berdaulat yang merdeka dan mendukung upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuan tersebut.

Diplomat tertinggi tersebut menyatakan, “sehubungan dengan pengakuan terhadap negara Palestina, kami ingin terus menangani masalah ini secara komprehensif, dengan mempertimbangkan bagaimana memajukan proses perdamaian.”

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit sebelumnya meminta Jepang untuk mengakui Negara Palestina.

Di Japan National Press Club di Tokyo, saat ia menghadiri Forum Ekonomi Jepang-Arab ke-5, ia berkata, “Itulah satu-satunya solusi; apartheid, aneksasi, dan penindasan yang dilakukan oleh Israel bukanlah solusi yang layak.”

Aboul Gheit menyatakan bahwa pendudukan, penindasan, dan penganiayaan Israel terhadap warga Palestina dan Arab sejak tahun 1967 menyebabkan gerakan Perlawanan Hamas melancarkan operasi besar-besaran yang diberi nama Operasi Banjir al-Aqsa, melawan pendudukan Israel pada tanggal 7 Oktober. Israel mempunyai keinginan dan keinginan untuk menekan harapan kemerdekaan Palestina,” seraya menambahkan, “Namun, kami menyerukan pembentukan negara Palestina.”

Armenia secara resmi mengakui Negara Palestina
Terkait hal itu, akhir bulan lalu, Armenia mengumumkan pengakuan negara Palestina, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan, “Situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan konflik militer yang sedang berlangsung adalah salah satu masalah utama dalam agenda politik internasional yang memerlukan penyelesaian. Republik Armenia dengan tegas menolak penargetan infrastruktur sipil, kekerasan terhadap penduduk sipil dan penyanderaan serta penangkapan warga sipil selama konflik bersenjata dan mengikuti tuntutan komunitas internasional untuk pembebasan mereka tanpa prasyarat.”

Lebih lanjut mereka menyatakan bergabung dengan resolusi Majelis Umum PBB untuk gencatan senjata segera di Gaza.[IT/r]