Kekhawatiran Meningkat Dermaga AS akan Digunakan untuk Pemindahan Paksa Warga Palestina

Dilansir Mondoweiss pada Selasa, seorang sumber intelijen Perlawanan di Gaza yang berbicara anonim, mengatakan ada tanda-tanda kuat bahwa dermaga AS juga dapat digunakan untuk memindahkan paksa warga Palestina. Ini akan memberi alternatif bagi rencana awal Israel untuk memaksa warga Palestina masuk ke Sinai, yang ditolak oleh Mesir di awal perang.

“Proyek dermaga terapung adalah solusi Amerika untuk dilema pengungsian di Gaza,” kata sumber tersebut. “Proyek ini melampaui solusi Israel untuk memindahkan warga Gaza ke Sinai… dan usulan Mesir untuk memindahkan [warga Gaza] ke [gurun] Naqab.”

Dermaga AS akan digunakan untuk memfasilitasi pengungsian warga Gaza ke Siprus, dan kemudian ke Lebanon atau Eropa, lanjutnya.

Kekhawatiran ini semakin jelas setelah tentara Israel melakukan pembantaian di kamp pengungsi Nuseirat akhir pekan lalu, menewaskan sedikitnya 274 warga Palestina untuk menyelamatkan empat tawanan Israel.

Dermaga AS menjadi pusat liputan pembantaian tersebut, karena berbagai sumber berita, video, dan laporan saksi mata dari Gaza mengindikasikan bahwa pasukan AS mungkin terlibat dalam operasi tersebut dan bahwa truk-truk kemanusiaan yang memasuki Nuseirat menyembunyikan tentara Israel yang melakukan pembantaian tersebut. 

Rekaman langsung Aljazeera memperlihatkan apa yang tampak seperti truk kemanusiaan yang melaju melewati kamp tersebut ditemani dua kendaraan militer lapis baja. Sementara video lain yang beredar memperlihatkan tentara Israel menggunakan helikopter yang diduga berada di area dermaga terapung AS sebagai titik evakuasi, memanfaatkan pertahanan udara AS.

Klaim tersebut dengan cepat ditolak oleh Komando Pusat AS, tetapi faksi-faksi Palestina seperti Komite Perlawanan Rakyat mengatakan bahwa mereka akan memperlakukan dermaga tersebut sebagai target militer untuk ke depannya. 

Menyusul tuduhan dan ancaman tersebut, Program Pangan Dunia PBB telah menangguhkan pengiriman bantuan melalui dermaga tersebut, dengan alasan kekhawatiran atas keamanan tim WFP.


‘Kemanusiaan’ menutupi pembersihan etnis?
Sumber perlawanan anonim itu mengatakan  bahwa “menurut intelijen kami, dermaga itu akan digunakan untuk memindahkan warga Palestina ke Siprus melalui kapal-kapal evakuasi dan kemudian ke Lebanon setelah menjalani proses penyaringan.”

Sumber itu menegaskan bahwa rencana tersebut telah dibahas dengan otoritas Lebanon, dan bahwa “telah disepakati dengan Najib Mikati, Perdana Menteri Lebanon, untuk menerima bantuan sebesar $1 miliar ke Lebanon yang akan dibayarkan melalui Uni Eropa, dengan tambahan $250 juta yang akan dibayarkan kepada perusahaan-perusahaannya sendiri.”

Sebagai gantinya, Lebanon akan menerima “antara 100.000 dan 200.000 penduduk Gaza melalui dermaga terapung melalui Siprus, yang diperkirakan akan berlangsung selama musim gugur tahun ini,” kata sumber itu.

Menurut sumber tersebut, latar belakang dugaan pengaturan ini merupakan bagian dari strategi "pressure cooker" yang lebih luas yang diberlakukan terhadap rakyat Gaza," dimulai dengan penghentian pengiriman uang sejak Ramadan lalu dan berlanjut dengan kontrol dan penutupan Israel saat ini atas penyeberangan Rafah hingga suatu saat perusahaan Amerika dapat mengambil alih, serta demoralisasi perlawanan melalui operasi berkelanjutan, yang akan diikuti dengan mengizinkan sejumlah orang yang dapat diterima masuk ke Mesir melalui penyeberangan Rafah melalui perusahaan Konsultasi dan Pariwisata Hala, untuk dinaturalisasi sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan Mesir yang baru." 

Langkah selanjutnya dalam proses ini seharusnya akan menyusul, di mana beberapa ratus ribu warga Gaza akan dipindahkan dari Gaza ke Siprus. Khususnya, AS telah menggunakan Siprus untuk memuat bantuan kemanusiaan ke dalam kapal kargo dan mengangkutnya ke dermaga. 

“Mereka diperkirakan akan berangkat ke Siprus secara bergelombang dan berbaur dengan imigran ilegal lainnya dari Suriah, setelah itu mereka akan dibantu dalam melakukan perjalanan migrasi ilegal ke Eropa — yang ditentang oleh Uni Eropa — atau mereka akan dikirim ke Tripoli dan menggantikan para pengungsi Suriah di sana, sesuai dengan keinginan pemerintah Lebanon,” sumber tersebut melanjutkan. 

“Mereka kemudian akan dimukimkan kembali di Lebanon utara atau wilayah Sunni Lebanon, jauh dari wilayah pengaruh dan kendali Hizbullah.”

Sumber tersebut menekankan bahwa skenario seperti itu bukan hal baru, karena gelombang imigran Palestina sebelumnya yang terkait dengan tokoh Fatah Muhammad Dahlan, saingan presiden PA Mahmoud Abbas, telah menetap di Lebanon di masa lalu.

“Sebelumnya, telah terjadi permusuhan antara gelombang [imigran] yang lebih baru dan kelompok Palestina sebelumnya yang setia pada perlawanan,” sumber tersebut menjelaskan. “Hal ini telah menyebabkan konflik di kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon di masa lalu.”

Terakhir, sumber tersebut juga menyatakan bahwa meredakan krisis Suriah dan membuat kesepakatan dengan Bashar al-Asad untuk meringankan tindakan hukuman bagi calon pengungsi Suriah yang mungkin menjadi bagian dari oposisi akan membantu membuat prospek masuknya pengungsi Gaza lebih masuk akal bagi pemerintah Lebanon, terutama jika dikaitkan dengan masuknya bantuan keuangan untuk ekonomi Lebanon yang sedang terpuruk. Khususnya, beberapa laporan telah muncul bahwa banyak pengungsi Suriah berisiko tinggi dideportasi secara paksa, dan ratusan telah kembali di tengah sentimen anti-pengungsi di Lebanon.

Mondoweiss tidak dapat memverifikasi klaim yang disampaikan oleh sumber anonim mengenai rencana potensial tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa Lebanon telah digunakan di masa lalu dalam skala yang lebih kecil untuk menerima orang buangan politik dari Palestina, seperti dalam kasus deportasi 415 pria Palestina yang berafiliasi dengan faksi politik seperti Hamas dan Jihad Islam pada tahun 1992, ketika mereka diasingkan ke tanah tak bertuan di antara Palestina utara dan Lebanon selatan yang disebut Marj al-Zuhur.[IT/AR]