Pejabat Departemen Luar Negeri AS Mengundurkan Diri karena Kebijakan AS di Gaza

Annelle Sheline, mengatakan bahwa dia berharap dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan dengan tetap menjabat di bagian Timur Dekat di biro demokrasi, hak asasi manusia dan perburuhan, mengambil bagian dalam diskusi, menandatangani surat perbedaan pendapat dan menyampaikan kekhawatirannya kepada atasannya. Namun dia telah kehilangan keyakinan bahwa dia bisa melakukan apa pun yang akan mempengaruhi aliran senjata AS ke Zionis “Israel”.

“Alasan mendasarnya adalah – saya tidak ingin lagi berafiliasi dengan pemerintahan ini,” kata Sheline kepada Guardian. “Saya memiliki seorang putri kecil. Dia belum berusia dua tahun, tapi jika suatu hari nanti, dia mengetahui hal ini dan mengetahui bahwa saya berada di departemen luar negeri dan dia bertanya kepada saya [tentang hal itu] – saya ingin dapat mengatakan kepadanya bahwa saya telah melakukan apa yang saya bisa. .”

Sheline adalah pejabat Departemen Luar Negeri kedua yang mengundurkan diri karena kebijakan AS mengenai perang Gaza [pejabat lain meninggalkan departemen pendidikan karena masalah ini], namun dia mengatakan bahwa banyak rekannya yang mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengundurkan diri jika mereka mampu kehilangan pekerjaan mereka, dan telah mendesaknya untuk mengungkapkan alasannya untuk berhenti, daripada meninggalkannya secara diam-diam.

Wanita berusia 38 tahun, yang mempelajari kebijakan luar negeri pemerintah Arab untuk gelar doktornya, mengatakan departemen luar negeri mengetahui banyak bukti bahwa Zionis “Israel” melanggar hukum internasional dalam tindakannya di perang Gaza, dan bahwa pemerintahan Biden melanggar hukum AS dengan terus memasok senjata.

Ia khususnya menunjuk pada undang-undang Leahy, yang melarang bantuan kepada unit militer asing yang terlibat dalam kekejaman, dan pasal 620 (I) Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa bantuan tidak boleh diberikan kepada pemerintah mana pun yang “melarang atau membatasi, secara langsung atau tidak langsung, pengangkutan atau pengiriman bantuan kemanusiaan Amerika Serikat”.

“Ada banyak orang yang mengerjakan hal ini di tingkat negara bagian, namun pada akhirnya, kebijakan publik harus menjadi sesuatu yang disetujui oleh Gedung Putih,” kata Sheline. “Sampai Gedung Putih siap untuk mengambil tindakan yang berbeda, beberapa hal lain yang terjadi di negara bagian ini tidak akan terungkap.”

Ia yakin bahwa kebijakan pemerintahannya didorong oleh pertimbangan politik dalam negeri, namun ia berpendapat bahwa politik dalam negeri telah mengalami pergeseran dalam isu ini, dengan menunjuk pada banyaknya suara protes yang “tidak berkomitmen” dalam pemilihan pendahuluan presiden dari Partai Demokrat, dan menyatakan bahwa pemerintahan Biden telah salah menilai keputusan tersebut. 

“Saya pikir pandangan presiden terhadap Zionis ‘Israel’ sangat dipengaruhi oleh kesenjangan generasi,” katanya. “Saya pikir pemerintahan ini membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa perhitungan politik sebelumnya mengenai hal ini, dalam hal donor besar, dalam hal lobi Zionis ‘Israel’, … sedang mengalami perubahan.”

Pada hari Rabu (27/3), Gallup menerbitkan jajak pendapat baru yang menunjukkan penurunan signifikan dalam dukungan publik Amerika terhadap tindakan perang Zionis “Israel”, dari 50% pada bulan November menjadi 36% saat ini, dengan 55% tidak menyetujui tindakan Zionis “Israel”.[IT/r]