Tehran: Mekanisme Hak Asasi Manusia PBB Merupakan ‘Mainan’ bagi Beberapa Rezim

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (9/3), Nasser Kan’ani dengan keras mengecam isi laporan yang diterbitkan sehari sebelumnya oleh Misi Pencari Fakta Internasional Independen mengenai Republik Islam Iran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Dia mengatakan laporan tersebut mengulangi tuduhan tidak berdasar yang berakar pada informasi yang tidak akurat dan bias, sehingga tidak memiliki kredibilitas hukum dan pada dasarnya ditolak.

Kan'ani mengecam upaya untuk mengobarkan Iranofobia dan mencemarkan nama baik Iran, dengan menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai misi pencarian fakta didirikan dan didanai pada November 2022 sebagai hasil dari “pertunjukan hak asasi manusia yang konyol” oleh sejumlah pemerintah Barat, terutama Jerman. .

Diplomat Iran tersebut mengatakan bahwa laporan terbaru misi tersebut mengandung serangkaian pemalsuan dan kebohongan terorganisir yang dengan sengaja mengubah kenyataan.

“Republik Islam Iran menganggap laporan yang disusun dan direkayasa oleh rezim Zionis, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat, sebagai contoh nyata penyalahgunaan konsep dan nilai-nilai luhur hak asasi manusia untuk tujuan mengejar tujuan-tujuan politik jangka pendek. Pihaknya meyakini laporan tersebut tidak dapat diterima dan mempunyai dampak hukum apa pun,” ujarnya.

Kan'ani menggarisbawahi bahwa laporan tersebut mengungkapkan bahwa apa yang disebut sebagai misi pencarian fakta berfungsi sesuai dengan skema yang dilakukan oleh para pendirinya di Jerman, Inggris, Amerika dan Zionis Israel, dan menyalahgunakan mekanisme hak asasi manusia PBB untuk mencapai tujuan jahat dan ilegal dari misi rezim tersebut. .

“Negara-negara pendiri misi pencarian fakta merasa kesal dengan keamanan dan stabilitas di Iran dan kegagalan intervensi mereka dalam urusan dalam negeri Iran selama tiga bulan kerusuhan di negara tersebut. Mereka ingin membalas dendam pada bangsa Iran melalui penerbitan laporan semacam itu,” ujarnya.

Kan'ani juga menyarankan para pemrakarsa misi tersebut untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka sendiri daripada mencampuri urusan Iran secara tidak pantas, dengan alasan mereka harus menangani pelanggaran hak ribuan perempuan dan anak-anak Palestina di Gaza, di mana lebih dari 30.000 warga sipil telah terbunuh dalam serangan Zionis Israel selama lima bulan terakhir.

“Negara-negara yang melanggar hak-hak negara lain dan terlibat dalam semua kejahatan rezim Zionis dan pembantaian warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, tidak dapat menampilkan diri mereka sebagai pembela atau menilai status hak asasi manusia di negara lain. Mereka harus bertanggung jawab atas kejahatannya terkait pelanggaran HAM berat,” kata Kan’ani.

Dia menekankan bahwa Republik Islam Iran dengan sungguh-sungguh berupaya untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuannya, dan masa depannya akan ditentukan oleh perempuan, yang merupakan sumber kebanggaan negara.

Kan’ani lebih lanjut menunjuk pada pembentukan komite khusus atas perintah Presiden Iran Ebrahim Raeisi untuk menyelidiki kerusuhan tahun 2022, dan menambahkan bahwa laporan akhirnya baru-baru ini diserahkan kepada presiden.

Laporan tersebut telah mempelajari berbagai faktor dalam pembentukan kerusuhan, mencakup beragam tindakan sesuai dengan tanggung jawab Republik Islam Iran untuk melindungi hak-hak warga negara dan aparat penegak hukum, dan juga mencakup serangkaian saran dan rekomendasi, katanya.

Misi pencari fakta PBB pada hari Jumat menuduh bahwa tanggapan Iran terhadap kerusuhan yang terjadi setelah kematian seorang wanita muda Iran pada bulan September 2022 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.[IT/r]