Kemunafikan AS: Ketika Bukti Pemerkosaan Diminta dari Palestina, PBB, Bukan 'Israel'

Dalam jumpa pers, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan bahwa AS mengetahui penyelidikan PBB terhadap penyerangan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan Palestina yang dilakukan pasukan Zionis Israel di penjara, namun mengatakan bahwa AS tidak dapat "mengkonfirmasinya secara independen" .

“Saya telah melihat tuduhan tersebut. Saya tidak dapat mengkonfirmasi laporan tersebut secara independen,” kata Miller, seraya menambahkan, “Saya tegaskan bahwa warga sipil dan individu yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.”

“Kami sangat mendesak Zionis Israel untuk menyelidiki tuduhan yang kredibel secara menyeluruh dan transparan dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran dan pelanggaran, dan itu akan terus menjadi posisi kami,” lanjutnya.

Hal ini terjadi beberapa hari setelah sebuah kelompok, yang oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB disebut sebagai “ahli”, menyuarakan keprihatinan atas “tuduhan yang dapat dipercaya” mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap perempuan dan anak perempuan Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat dan mendesak untuk mencari bukti yang relevan.

“Kami sangat tertekan dengan laporan bahwa perempuan dan anak perempuan Palestina yang ditahan juga menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti ditelanjangi dan digeledah oleh petugas militer laki-laki Zionis Israel,” kata kelompok tersebut.

Sementara Zionis Israel terus mencari satu bukti untuk mendukung narasi palsu mereka mengenai pemenggalan bayi dan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Perlawanan Palestina, para ahli #PBB mengatakan bahwa ada “tuduhan yang dapat dipercaya” mengenai penahanan sewenang-wenang,… pic.twitter.com/twl2AcP5aX
— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 22 Februari 2024

“Setidaknya dua tahanan perempuan Palestina dilaporkan diperkosa sementara yang lain dilaporkan diancam dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual.”

Francesca Albanese, pelapor khusus untuk wilayah Palestina, adalah anggota kelompok tersebut.

Kelompok tersebut berpendapat bahwa IOF mengambil foto tahanan perempuan Palestina “dalam keadaan yang merendahkan” dan mengunggahnya secara online.

“Secara keseluruhan, dugaan tindakan ini mungkin merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, dan merupakan kejahatan serius berdasarkan hukum pidana internasional yang dapat dituntut berdasarkan Statuta Roma,” kelompok tersebut menegaskan.

“Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang nyata ini harus dimintai pertanggungjawaban dan para korban serta keluarga mereka berhak atas ganti rugi dan keadilan penuh.”[IT/r]