Deputi Menlu: Tidak Ada Mormalisasi Turki-Suriah kecuali Ankara Menarik Pasukan dari Negara Arab

Bassam Sabbagh mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Sputnik Rusia pada hari Senin (2/10) bahwa Turki harus memerintahkan pasukan militernya untuk mundur dari Suriah, jika tidak maka Turki akan menghilangkan segala upaya yang bertujuan untuk melanjutkan hubungan Ankara-Damaskus.

“Turki harus menarik pasukan militernya,” kata Sabbagh. “Pada aspek lain, ya, tentu saja, kami akan terbuka untuk berdiskusi dengan mereka, namun tidak melakukan hal tersebut dan bersikeras untuk tetap tinggal – ini adalah pendudukan ilegal dan oleh karena itu akan menghalangi semua upaya yang ditujukan untuk itu (kesepakatan normalisasi)."

Sabbagh, yang juga merupakan perwakilan tetap Suriah untuk PBB, menekankan, "Tidak ada kontak dan hubungan dengan Turki saat ini."

Dalam siaran pers pada hari Jumat (29/9), Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menggarisbawahi kesiapan Ankara untuk melanjutkan pembicaraan guna menormalisasi hubungan dengan Damaskus sambil menegaskan kembali posisi negaranya yang menolak menarik pasukannya dari Suriah utara.

Menyebut usulan Suriah sebagai hal yang “tidak masuk akal,” Guler menyatakan, “Kami selalu siap untuk duduk dan terlibat dalam dialog namun tuntutan pihak Suriah bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan segera.”

Menteri Pertahanan Turki menambahkan, “Mereka ingin Turki meninggalkan wilayah Suriah, tapi mengapa Turki harus pergi?”

Turki memutuskan hubungan dengan Suriah pada bulan Maret 2012, setahun setelah negara Arab tersebut berada dalam cengkeraman kekerasan mematikan yang dilakukan oleh militan yang didukung asing, namun kini, setelah lebih dari satu dekade, kedua negara bertetangga tersebut mengambil langkah menuju rekonsiliasi.

Sementara itu, Turki mengerahkan pasukan di Suriah pada Oktober 2019 yang melanggar integritas wilayah negara Arab tersebut.

Militan yang didukung Ankara dikerahkan ke timur laut Suriah setelah pasukan militer Turki melancarkan ancaman invasi lintas batas yang telah lama diancam sebagai upaya untuk mengusir militan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) menjauh dari wilayah perbatasan.

Ankara memandang YPG yang didukung AS sebagai organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang tumbuh di dalam negeri, yang telah mengupayakan wilayah otonom Kurdi di Turki sejak tahun 1984.

Pemerintahan yang dipimpin Kurdi di timur laut Suriah mengatakan serangan Turki telah menewaskan ratusan warga sipil, termasuk puluhan anak-anak, sejak serangan dimulai. Turki juga memainkan peran penting dalam mendukung teroris di Suriah sejak pemberontakan besar-besaran yang didukung asing menguasai negara itu lebih dari sepuluh tahun yang lalu.[IT/r]