'Tahanan Administratif' Palestina di Penjara 'Israel' Merencanakan Mogok Makan Terbuka

Aksi protes akan dimulai Minggu depan, 18 Juni, kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan pada Senin (5/6), mengutip Komite Tahanan Administratif Palestina.

Narapidana Palestina juga akan terus memboikot pengadilan rezim "sebagai cara untuk menarik perhatian atas pelanggaran hak-hak mereka," tambah komite itu.

Juga dicatat bahwa permintaan utama para tahanan adalah agar rezim mengakhiri praktik 'penahanan administratif', sementara juga berusaha untuk memaksa "Zionis 'Israel' untuk menghormati kewajibannya di bawah hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional."

Di bawah kebijakan 'penahanan administratif', rezim pendudukan menahan warga Palestina tanpa pengadilan atau dakwaan hingga enam bulan; jangka waktu yang dapat diperpanjang untuk beberapa kali yang tidak terbatas.

Penahanan tersebut terjadi atas perintah seorang komandan militer dan atas dasar apa yang oleh rezim digambarkan sebagai bukti "rahasia". Beberapa tahanan telah ditahan di 'penahanan administratif' hingga 11 tahun.

Menurut angka terbaru yang dirilis oleh Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, rezim Zionis saat ini menahan sekitar 5.000 tahanan politik Palestina di penjara dan fasilitas penahanannya, termasuk 155 anak-anak dan 32 wanita. Angka tersebut juga termasuk 1.014 warga Palestina, yang ditahan di bawah kebijakan 'penahanan administratif' rezim.

Tahanan Palestina sering melakukan mogok makan terbuka untuk mengungkapkan kemarahan atas penderitaan mereka di bawah kebijakan penahanan tidak manusiawi rezim pendudukan.

Komite tersebut mengatakan rencana untuk mengadakan aksi mogok makan massal dilakukan setelah negosiasinya dengan Layanan Penjara Zionis Israel [IPS] gagal.

Selama pembicaraan, komite menuntut, antara lain, diakhirinya kebijakan 'penahanan administratif' rezim pendudukan dan pencabutan hukuman dan bentuk hukuman kolektif lainnya yang menargetkan tahanan yang berafiliasi dengan gerakan Jihad Islam. Panitia juga mendesak entitas Zionis 'Israel' untuk mengakhiri sel isolasi tahanan perempuan di Penjara Ramleh.

Komite tersebut menyatakan bahwa IPS dan lembaga mata-mata Zionis ‘Israel’ menutup telinga terhadap semua tuntutan di atas dan bahkan menggunakan ancaman.[IT/r]