Staf Parlemen Irak Kembali Bekerja untuk Pertama Kalinya sejak Juli di tengah Rencana Dialog Nasional

"Semua staf parlemen telah kembali bekerja," mengikuti perintah yang dikeluarkan pada Sabtu (3/9) malam, kata seorang pejabat parlemen yang tidak disebutkan namanya.

"Operasi di parlemen telah dihentikan sejak pengunjuk rasa menyerbu gedung legislatif," tambahnya.

 Perkembangan itu terjadi ketika pembicara Mohammed al-Halbusi menyarankan agenda untuk sesi dialog nasional yang akan datang.

 Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Minggu, Halbusi menyarankan agenda untuk sesi dialog nasional kedua, setelah putaran sebelumnya yang diadakan pada 17 Agustus.

Halbusi juga mengatakan mereka harus "menetapkan tanggal untuk pemilihan parlemen awal" dan membahas pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintahan.

Ketegangan meningkat di Irak di tengah krisis politik yang membuat negara itu tanpa pemerintahan baru selama berbulan-bulan. Kekerasan meletus pada Senin sore ketika pendukung Irak dari ulama Syiah terkemuka Muqtada al-Sadr menyerbu istana pemerintah di dalam Zona Hijau setelah pemimpin mereka mengumumkan pengunduran dirinya dari politik.

Pendukung Sadr mundur pada Selasa (30/8) dari Zona Hijau dengan keamanan tinggi di Baghdad setelah dia menuntut diakhirinya kerusuhan selama dua hari yang menewaskan 30 orang dan ratusan lainnya luka-luka.

Sadr telah memberi para pengikutnya "60 menit" untuk mundur setelah itu dia akan "menolak" mereka yang tersisa.

Blok Sadr muncul dari pemilihan pada bulan Oktober sebagai faksi parlemen terbesar, tetapi masih jauh dari mayoritas, menyebabkan kekosongan politik terpanjang di negara itu sejak invasi dahsyat tahun 2003 ke negara Arab yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Pada bulan Juni, semua 73 legislator blok itu mundur dari kursi mereka dalam sebuah langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menekan saingan politik agar mempercepat pembentukan pemerintahan.

Menurut undang-undang Irak, jika ada kursi di parlemen yang kosong, kandidat yang memperoleh jumlah suara tertinggi kedua di daerah pemilihannya menggantikan mereka.

Ini berarti bahwa banyak kursi yang dikosongkan oleh Sadrist akan diisi oleh partai-partai anggota Aliansi Kerangka Koordinasi, seperti Negara Hukum mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki dan Aliansi Fatah, yang merupakan sayap politik dari Unit Mobilisasi Populer. (PMU), lebih dikenal dengan Hashd al-Sha'bi.

Seperti Sadr, tokoh top Irak lainnya juga mengecam kekerasan dan menyerukan ketenangan.[IT/r]