Palestina Memperbarui Dorongan untuk Keanggotaan Penuh PBB di tengah Oposisi AS

"Kami sedang bernegosiasi dengan itikad baik dengan semua anggota," kata Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB. "Ada optimisme hati-hati di atmosfer."

Mansour selama beberapa minggu terakhir memulai konsultasi dengan anggota Dewan Keamanan mengenai kemungkinan tawaran keanggotaan penuh Palestina, sebuah langkah yang telah dilihat sebagai upaya untuk memecahkan kebuntuan dalam proses perdamaian.

AS, pendukung setia rezim pendudukan Zionis Israel dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB dengan hak veto, di masa lalu menentang dorongan semacam itu, dengan mengatakan keanggotaan PBB, yang setara dengan pengakuan internasional penuh atas kenegaraan Palestina, seharusnya hanya terjadi setelah resolusi kesepakatan untuk solusi dua negara.

Mansour mengatakan, mengingat proses perdamaian telah dibekukan selama delapan tahun dan tidak ada inisiatif di atas meja, masalah keanggotaan penuh PBB harus dimajukan.

"Ini adalah kebijakan kepemimpinan Palestina dan rakyatnya dari atas ke bawah," katanya, seraya menambahkan, "Jika kami berhasil mengakui negara Palestina menjadi negara bagian, maka mungkin Anda dapat membantu para pemimpin Zionis Israel untuk melukis di kepala mereka, bahwa Anda tidak pernah berhasil menghancurkan solusi dua negara.”

Media Amerika melaporkan sebelumnya bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendesak Otoritas Palestina untuk tidak mengejar pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB, menekankan kemungkinan akan memveto setiap langkah tersebut.

Pada 2012, PBB meningkatkan status Palestina menjadi "negara non-anggota", sebuah langkah yang memberinya status kenegaraan de facto. Namun, ini dilakukan di Majelis Umum, di mana tidak ada anggota yang memiliki hak veto. Status non-anggota memungkinkan PA untuk berpartisipasi dalam PBB sebagai negara dan menandatangani perjanjian, tetapi tanpa hak penuh yang diberikan kepada negara-negara anggota.

Dalam beberapa pekan terakhir, Zionis Israel telah meningkatkan serangan terhadap kota-kota Palestina dan kota-kota di seluruh wilayah pendudukan. Akibat serangan ini, puluhan warga Palestina kehilangan nyawa dan banyak lainnya ditangkap.

Israel menduduki Tepi Barat dan al-Quds Timur selama Perang Enam Hari pada tahun 1967. Israel kemudian mencaplok al-Quds Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Palestina menginginkan penyelesaian konflik dengan Tel Aviv berdasarkan penyelesaian di sepanjang perbatasan pra-1967. Namun, para pejabat Israel bersikeras mempertahankan pendudukan wilayah Palestina.

Putaran terakhir pembicaraan Israel-Palestina gagal pada tahun 2014. Di antara poin-poin utama dalam negosiasi tersebut adalah kegiatan perluasan pemukiman Israel yang berkelanjutan di tanah yang diduduki.[IT/r]