Hamdan: Perlawanan Tidak Akan Tertipu oleh Tipu Daya AS

Pembicaraan gencatan senjata baru-baru ini terbatas pada gagasan yang disarankan yang tidak sesuai dengan tuntutan Perlawanan Palestina, kata seorang anggota Biro Politik Hamas, Osama Hamdan, kepada Al Mayadeen.
 
"Pertukaran pendapat sebagian yang disampaikan kepada kami tidak membahas gencatan senjata yang komprehensif, dan Hamas menegaskan bahwa hal ini tidak sejalan dengan tuntutannya," jelas Hamdan.
 
Selain itu, pejabat senior tersebut menggarisbawahi bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata sementara adalah "tidak rasional," karena Perlawanan menginginkan penghentian total agresi terhadap rakyat Palestina.
 
Ia menegaskan kembali kesediaan gerakan tersebut untuk terlibat dalam proposal serius dan kesiapannya untuk membahas gagasan apa pun untuk kesepakatan akhir, dengan mencatat bahwa proposal yang tidak serius adalah "buang-buang waktu."
 
Hamdan mengungkapkan bahwa pimpinan Hamas terus membuat keputusan berdasarkan kerangka kerja sebelumnya yang disajikan oleh mendiang pemimpin Perlawanan dan kepala Biro Politik Hamas, syahid Yahya al-Sinwar.
 
Mengenai peran AS dalam memfasilitasi agresi Zionis Israel Pejabat senior tersebut juga menyelidiki peran yang dimainkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengeksploitasi negosiasi untuk tujuannya sendiri.
 
Ia mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Gedung Putih telah berupaya mengeksploitasi pembicaraan gencatan senjata untuk memengaruhi hasil pemilihan presiden dan untuk memisahkan garis depan Lebanon dan Gaza.
 
Hamdan menegaskan bahwa Washington "tidak berhasil" melakukannya. Ia juga melihat bahwa AS adalah mitra penuh dalam kejahatan Zionis Israel, seraya menambahkan bahwa "jika ingin menghentikan [pembantaian], AS akan berhenti memasok senjata kepada [rezim Zionis Israel]."
 
Menekankan bahwa Perlawanan tidak akan jatuh ke dalam "tipu daya" AS, Hamdan menggarisbawahi bahwa upaya AS ini gagal setelah Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, menolak usulan AS tentang gencatan senjata di Lebanon.
 
Politik antar-Palestina Mengenai situasi internal Palestina, Hamdan mengungkapkan bahwa komite gabungan antara Fatah dan Hamas akan mengelola urusan publik di Gaza, dan menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju "pengorganisasian rumah Palestina."
 
Hamdan menyatakan preferensi Hamas untuk pemerintahan persatuan nasional sebagai bagian dari kesepakatan apa pun dengan Fatah, dengan mencatat bahwa rezim Israel berupaya memecah belah proyek nasional Palestina.
 
Pejabat Hamas menekankan bahwa "jika pembentukan pemerintahan persatuan nasional terbukti sulit, ada kepentingan rakyat kita yang harus kita penuhi dengan segala cara yang tersedia."[IT/r]