Menteri Luar Negeri: Mesir 'Berharap' dengan Proposal Gencatan Senjata Baru di Gaza

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan dia "berharap" mengenai proposal baru untuk gencatan senjata di Gaza ketika delegasi Hamas dijadwalkan berada di ibu kota Mesir, Kairo, untuk melakukan pembicaraan pada hari Senin (29/4).

“Ada usulan yang dibahas (dan itu) tergantung pada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan dan menerimanya,” kata Shoukry di Riyadh pada Forum Ekonomi Dunia.

“Kami penuh harapan,” tambahnya, menjelaskan bahwa “proposal tersebut telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak dan telah mencoba untuk bersikap moderat.”

Ada beberapa faktor yang akan berdampak pada keputusan kedua belah pihak, tapi saya berharap semua pihak akan mengambil keputusan tersebut,” kata diplomat terkemuka Mesir itu.

Rekan sejawatnya dari Saudi, Faisal bin Farhan, kemudian mengatakan bahwa kesepakatan baru itu "sangat, sangat positif... Namun gencatan senjata apa pun harus bersifat permanen, bukan sementara."

Mesir dan Qatar telah terlibat dalam mediasi perjanjian gencatan senjata antara pendudukan Zionis Israel dan kelompok Perlawanan Palestina Hamas selama berbulan-bulan.

Hamas mengumumkan bahwa delegasi perundingannya di Kairo akan kembali ke negaranya untuk berkonsultasi mengenai proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh para mediator. Gerakan ini mengirimkan surat kepada faksi Perlawanan Palestina lainnya mengenai negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung di ibu kota Mesir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin mengklaim di Riyadh bahwa pendudukan Israel telah memberikan tawaran yang “sangat murah hati” kepada Perlawanan Palestina untuk membebaskan tawanan Israel, yang berpotensi mengarah pada gencatan senjata di Gaza.

Namun anggota politbiro Jihad Islam Palestina (PIJ), Ihsan Ataya, mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Senin bahwa proposal yang diajukan tidak semurah yang diklaim oleh Amerika, yang mencoba menipu dunia.

"Tawaran yang diusulkan memiliki celah besar dan plot jahat," tegas Ataya, seraya mencatat bahwa "proposal yang diajukan sepanjang tiga setengah halaman dan membahas detailnya dalam tiga tahap."

Seorang pejabat tinggi Perlawanan Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen beberapa hari sebelumnya bahwa pendudukan Zionis Israel terpaksa melakukan beberapa perubahan terhadap proposal terbarunya.

Pejabat Palestina itu menambahkan bahwa amandemen ini dilakukan setelah rezim Zionis Israel mengakui bahwa Hamas dan faksi Perlawanan lainnya langsung menolak usulan terbarunya.

Menurut pejabat tersebut, usulan Zionis Israel yang disampaikan dalam perundingan tidak mencerminkan perubahan mendasar dalam posisi tersebut dan tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai masalah penarikan pasukan pendudukan Zionis Israel dari Jalur Gaza dan gencatan senjata yang komprehensif.

Pejabat Perlawanan mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Hamas "masih mempelajari proposal tersebut," dan menyatakan bahwa "tidak ada harapan yang tinggi untuk penerimaannya kecuali dilakukan amandemen mendasar terhadap proposal tersebut."[IT/r]