Pemerintahan Baru Palestina Dilantik, Mengakhiri Perang di Gaza 'Prioritas Utama'

Pemerintahan baru Palestina yang mencakup warga Palestina dari Gaza dan empat wanita dilantik pada hari Minggu (31/3).

Pada akhir Februari, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh.

Perdana Menteri Mohammad Mustafa yang baru diangkat mengatakan “prioritas nasional utama” pemerintahannya adalah mengakhiri perang di Gaza saat ia menunjuk tim barunya.

Dia mengatakan kabinetnya "akan berupaya merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga tersebut, termasuk memikul tanggung jawab atas Gaza."

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendesak Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan “reformasi administratif” ketika keduanya bertemu pada bulan Januari.

Kabinet barunya terdiri dari 23 menteri dan mencakup empat perempuan dan enam menteri dari Gaza, di antaranya mantan Walikota Kota Gaza Maged Abu Ramadan yang telah diberi portofolio kesehatan.

Di antara wajah-wajah perempuan baru tersebut adalah Varsen Aghabekian, seorang akademisi Palestina-Armenia yang akan bekerja bersama Mustafa di Kementerian Luar Negeri, yang akan dipimpinnya.

Sebuah sumber informasi mengatakan kepada Al Mayadeen pada akhir Februari bahwa pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh adalah langkah pencegahan yang diambil Abbas dalam menghadapi tekanan yang dihadapi Otoritas Palestina (PA) dari negara-negara kawasan, komunitas internasional, dan Amerika Serikat.

Menurut sumber tersebut, keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan keputusan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan perang di Jalur Gaza, menjamin jaminan internasional bagi penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, menghentikan serangan Israel ke Tepi Barat yang diduduki, dan mencabut pengepungan keuangan yang dikenakan pada Otoritas Palestina.

Sumber resmi tersebut menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan langkah pertama menuju pembentukan pemerintahan baru dan akan diikuti oleh dua langkah lainnya: menghentikan perang di Jalur Gaza dan mencapai konsensus nasional untuk semua faksi Palestina, termasuk Hamas.[IT/r]