PBB Memperingatkan: 6,3 Juta Orang Akan Menghadapi Kelaparan Jika Kelambanan Politik Berlanjut di Sudan

“Jumlah ini akan terus bertambah, selama isu-isu tersebut terus dibicarakan,” Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian mengatakan kepada Majelis Umum [UNGA] pekan lalu.

Dia mengatakan para pelaku masyarakat sipil terus-menerus melaporkan tentang memburuknya kondisi kemanusiaan di tempat penampungan di seluruh negeri.

Di Carlo, dalam pidatonya, mendesak masyarakat internasional untuk “berbuat lebih banyak untuk membantu menghentikan pertempuran dan menemukan jalan menuju penyelesaian politik dan memperingatkan dampak lebih lanjut dari tidak adanya tindakan politik yang berkelanjutan.

“Tidak adanya tindakan politik terhadap Sudan telah menimbulkan kerugian besar, dengan ribuan warga sipil terbunuh, terluka, dan terpaksa mengungsi. Selain aksi kemanusiaan yang penting, kita juga membutuhkan peningkatan diplomasi yang efektif,” tegasnya.

Badan PBB [OCHA] sebelumnya memperingatkan bahwa tanpa intervensi kemanusiaan lebih lanjut, “20,3 juta orang akan mengalami kerawanan pangan.”

Dalam perkembangan terbaru situasi di Sudan hari ini, OCHA melaporkan bahwa pada tanggal 19 September, 5,3 juta orang di seluruh negeri telah meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di Sudan atau di negara-negara tetangga.

“Semakin lama konflik berlanjut, dan rendahnya tingkat pendanaan, semakin besar dampak buruknya,” demikian isi laporan tersebut.

Menurut badan kemanusiaan tersebut, Rencana Respons Kemanusiaan Sudan tahun 2023 yang direvisi hanya didanai 27% pada 13 September.

“Sejauh ini, dari 18,1 juta orang yang menjadi sasaran bantuan kemanusiaan, 3,5 juta orang telah menerima makanan, tempat tinggal, kesehatan, gizi, perlindungan, serta bantuan dan layanan lainnya,” tegasnya.

Setidaknya 20,3 juta orang di Sudan sangat rawan pangan dan membutuhkan bantuan pangan dan mata pencaharian antara Juli dan September 2023, menurut Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan (IPC) terintegrasi terbaru di negara yang dilanda perang tersebut.[IT/r]