Laporan: Mesir Menunda Kesepakatan untuk Memberikan Pulau Laut Merah ke Arab Saudi

Kesepakatan itu, untuk menyerahkan pulau Tiran dan Sanafir di Laut Merah, disepakati selama kunjungan ke Mesir oleh Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada April 2016. Kesepakatan itu didukung oleh parlemen Mesir pada Juni 2017.

Sebagai bagian dari perjanjian, pasukan pengamat multinasional pimpinan AS yang telah hadir di Tiran selama bertahun-tahun diharuskan meninggalkan pulau itu pada akhir Desember.

Itu memicu protes yang jarang terjadi di Mesir, dengan Presiden Abdul Fattah el-Sisi dituduh "menjual" pulau-pulau itu dengan imbalan bantuan keuangan Saudi.

Pejabat senior Zionis Israel mengatakan kepada situs berita Amerika Axios bahwa Kairo telah mengajukan keberatan, sebagian besar bersifat teknis, selama beberapa minggu terakhir.

Di antara poin yang mencuat adalah pemasangan kamera di pulau-pulau yang menjadi bagian dari kesepakatan. Kamera tersebut seharusnya memantau aktivitas di Tiran dan Sanafir, serta di Selat Tiran.

Pejabat Zionis Israel mengatakan penarikan pasukan multinasional dari pulau-pulau itu tidak akan dilaksanakan pada akhir Desember karena reservasi Mesir.

Para pejabat mengatakan kepada Axios bahwa mereka yakin pemerintah Mesir menunda kesepakatan karena masalah bilateral AS-Mesir, termasuk bantuan militer Amerika.

Pekan lalu, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan bertemu dengan Sisi yang berada di Washington untuk KTT AS-Afrika.

Menurut sumber AS dan Zionis Israel, Sullivan mengangkat masalah kesepakatan kepulauan Laut Merah selama pertemuan bilateral, dan menekankan bahwa pemerintahan Biden ingin itu diterapkan.

Ketika Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, mengunjungi Kairo Oktober lalu, para pejabat Mesir mengatakan kepadanya bahwa mereka mengharapkan pemerintah untuk mentransfer jumlah penuh bantuan militer jika hubungan itu benar-benar dianggap strategis.

Kembali pada 14 Juli, Axios melaporkan bahwa Israel telah menyetujui ketentuan perjanjian di pulau strategis Tiran dan Sanafir di Laut Merah, yang menyiapkan landasan untuk normalisasi resmi hubungan antara Arab Saudi dan rezim Tel Aviv.

Laporan itu menambahkan bahwa Washington telah "diam-diam menegosiasikan" kesepakatan antara kedua belah pihak selama berbulan-bulan.

Di bawah perjanjian perdamaian Mesir-Israel 1979, Mesir menguasai Tiran dan Sanafir karena kedua belah pihak setuju untuk mendemiliterisasi pulau-pulau itu dan mengizinkan kehadiran pasukan pengamat multinasional tetap ada.

Kesepakatan yang menjulang juga akan memberikan jaminan kepada rezim Israel tentang kebebasan navigasi berdasarkan komitmen Saudi.

Kesepakatan itu, sesuai laporan itu, akan membuka jalan bagi perjanjian terpisah antara Arab Saudi dan Israel untuk memungkinkan maskapai penerbangan Israel menggunakan ruang udara Kerajaan untuk penerbangan ke timur ke negara-negara seperti India dan China.

Ini juga dapat mengarah pada penerbangan charter langsung dari wilayah pendudukan ke Arab Saudi untuk peziarah Muslim.

Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menjadi negara Arab pertama dalam beberapa dekade yang menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020.

Riyadh belum secara resmi ikut serta, tetapi interaksi telah terjadi antara Riyadh dan Tel Aviv selama bertahun-tahun terlepas dari fakta bahwa Arab Saudi telah mengkondisikan normalisasi pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dalam perbatasan tahun 1967.

Kerajaan pada November 2020 memberikan izin kepada maskapai penerbangan Israel untuk menggunakan wilayah udaranya, beberapa jam sebelum penerbangan pertama Israel ke UEA dijadwalkan lepas landas.

Warga Palestina dan aktivis hak asasi manusia mengutuk perjanjian normalisasi antara negara-negara Arab dan rezim Zionis Israel sebagai "pengkhianatan" terhadap perjuangan Palestina dan "tikaman dari belakang" warga Palestina.[IT/r]