Pengadilan Tertinggi PBB Memerintahkan AS untuk Menghentikan Sanksi terhadap Iran

Pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu, yang merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengumumkan putusannya pada hari Rabu (13/2) mengenai gugatan Juli yang diajukan oleh Tehran terhadap keputusan Washington untuk memberlakukan kembali sanksi sepihak setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015.

Gugatan Iran berargumen bahwa sanksi tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Amity 1955 antara Iran dan AS. Itu juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Washington untuk segera menangguhkan tindakannya.

Pada hari Rabu (13/2), pengadilan tinggi PBB - yang dikenal sebagai Pengadilan Dunia - dengan suara bulat memutuskan bahwa AS harus memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan kembali tidak berdampak pada bantuan kemanusiaan atau keselamatan penerbangan sipil.

Menurut putusan, yang dibacakan oleh Hakim Abdulqawi Ahmed Yusuf, “Washington harus menghapus dengan cara memilih setiap hambatan yang timbul dari langkah-langkah yang diumumkan pada 8 Mei untuk ekspor bebas obat-obatan dan peralatan medis, makanan dan komoditas pertanian serta suku cadang pesawat ke Iran.

Pengadilan lebih lanjut mengatakan bahwa sanksi atas barang-barang yang "diperlukan untuk kebutuhan kemanusiaan ... mungkin memiliki dampak merugikan yang serius pada kesehatan dan kehidupan individu di wilayah Iran."

Keputusan ICJ - yang mengatur perselisihan antara negara-negara anggota PBB - secara hukum mengikat dan tidak dapat diajukan banding.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada 16 Juli, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pengaduan itu menantang “penerapan kembali sanksi unilateral AS yang melanggar hukum.”

“Iran berkomitmen pada supremasi hukum di hadapan penghinaan AS atas diplomasi & kewajiban hukum. Sangat penting untuk menangkal kebiasaannya melanggar hukum internasional," tweetnya.

Pada bulan Mei, Trump menarik negaranya keluar dari perjanjian nuklir 2015, yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), meskipun ada keberatan dari para penandatangan lain terhadap perjanjian tersebut.

Pada bulan Agustus, ia memberlakukan kembali sanksi babak pertama terhadap Iran. Larangan AS tahap kedua akan mulai berlaku bulan depan.

Kalahkan untuk 'kecanduan sanksi' AS

Sementara itu, Tehran menyambut putusan majelis hakim yang beranggotakan 15 orang itu, dan mengatakan hal itu sekali lagi mendakwa posisi "benar" Iran terhadap kebijakan AS yang bermusuhan.

Dalam sebuah tweet pada hari Rabu (13/2), Menteri Luar Negeri Mohammed Javad Zarif menggambarkan putusan tersebut sebagai kekalahan lain bagi pemerintah AS yang "kecanduan sanksi".

Itu juga menunjukkan bahwa "pemerintah AS tumbuh lebih terisolasi dari hari ke hari karena kebijakannya yang salah dan ekstremis dan sebagai akibat dari tuntutannya sendiri yang berlebihan dari negara lain," pernyataan itu menambahkan.

Tehran lebih lanjut menyerukan Washington untuk meninggalkan kecanduannya yang tidak menyenangkan untuk menjatuhkan sanksi yang kejam dan ilegal terhadap orang lain dan bertindak sebagai anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional.[IT/r]