Kabinet Israel Mendukung RUU untuk Unit Pengawasan Intelijen, Pelarangan Pengibaran Bendera

Di tengah penyelidikan aktif terhadap dugaan pencurian "sistematis" dokumen rahasia dari basis data militer Zionis Israel dan pemindahannya ke individu-individu di dalam Kantor Perdana Menteri, pemerintah pendudukan Zionis Israel pada hari Minggu (18/11) mendukung RUU untuk membentuk unit pengawasan intelijen baru yang langsung di bawah wewenang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, The Times of Israel melaporkan.
 
Undang-undang yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan unit "Ipcha Mistabra" (pengacara iblis) yang bertugas menantang kesimpulan yang diambil oleh badan-badan intelijen yang ada.
 
Melaporkan langsung kepada Netanyahu, unit ini akan memiliki wewenang untuk meminta data intelijen dari badan intelijen Zionis Israel mana pun, termasuk Intelijen Militer, Shin Bet, Mossad, dan Dewan "Keamanan Nasional".
 
Persetujuan Komite Menteri untuk Legislasi memastikan dukungan pemerintah saat RUU tersebut berlanjut ke Knesset, di mana RUU tersebut harus melewati tiga pembacaan untuk menjadi undang-undang.
 
Berdasarkan kerangka kerja yang diusulkan, unit tersebut akan menganalisis dan mensintesis data intelijen, menawarkan perspektif alternatif tentang tantangan keamanan kepada Perdana Menteri, Menteri Keamanan, dan badan intelijen.
 
Laporan rutin kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset juga akan diamanatkan.
 
Menurut catatan penjelasan yang menyertai RUU tersebut, mekanisme pengawasan ini dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan dalam lembaga intelijen dan keamanan, khususnya mengingat ketidakmampuan untuk meramalkan Operasi Badai Al-Aqsa Perlawanan Palestina pada 7 Oktober 2023.
 
Kepala unit, yang beroperasi sebagian besar secara independen, akan dilarang mempekerjakan individu yang telah bertugas di badan intelijen dalam dua tahun terakhir.
 
Mereka juga secara hukum diharuskan untuk memberikan analisis tentang masalah yang dibawa ke hadapan kabinet keamanan dan menawarkan evaluasi kepada badan keamanan tentang setiap rencana atau operasi militer yang memerlukan persetujuan.
 
Keputusan oleh kabinet keamanan atau pemimpin keamanan akan memerlukan masukan dari unit tersebut. Sementara unit serupa ada dalam militer Israel, pengaruhnya yang terbatas dan kegagalannya untuk menantang perspektif yang dominan disebut sebagai alasan untuk proposal tersebut, The Times of Israel menunjukkan.
 
Anggota Knesset dari Partai Likud Amit Halevi, sponsor RUU tersebut, berpendapat bahwa kegagalan intelijen pada 7 Oktober disebabkan oleh keengganan militer dan badan keamanan untuk mempertanyakan asumsi mereka sendiri.
 
Undang-undang pelarangan bendera disetujui
Secara terpisah, The Times of Israel melaporkan bahwa komite menteri menyetujui RUU yang melarang pengibaran apa yang disebutnya sebagai bendera negara "musuh", termasuk bendera Palestina, di lembaga-lembaga yang didanai atau didukung oleh rezim pendudukan Zionis Israel.
 
Disponsori oleh Wakil Ketua Knesset Nissim Vaturi (Likud), amandemen terhadap hukum pidana tersebut menetapkan perkumpulan dua orang atau lebih yang mengibarkan bendera tersebut sebagai perkumpulan yang melanggar hukum, yang dapat dihukum hingga satu tahun penjara dan denda minimal NIS 10.000 ($2.700).
 
Undang-undang tersebut menargetkan lembaga-lembaga seperti universitas, tempat bendera Palestina dipajang selama protes. Vaturi telah mengkritik demonstran antipemerintah di masa lalu, menuduh mereka bertindak sebagai "cabang" Hamas.
 
Undang-undang serupa yang dipromosikan oleh faksi-faksi sayap kanan tahun lalu gagal disahkan di tengah penentangan dari presiden universitas.
 
Persetujuan komite tersebut mengikuti pengesahan minggu lalu atas langkah-langkah terkait keamanan lainnya, termasuk penerapan wajib strategi "keamanan nasional", memperluas peraturan sensor media darurat, dan mengizinkan polisi untuk secara diam-diam mengakses komputer tersangka dengan surat perintah rahasia, The Times of Israel mencatat.[IT/r]