Menhan Israel Berjanji Meneruskan Perang Melawan Hizbullah

"Kami tidak akan melakukan gencatan senjata, kami tidak akan mengendurkan tekad, dan kami tidak akan mengizinkan pengaturan apa pun yang tidak mencakup pencapaian tujuan perang kami," kata Israel Katz dalam kunjungan pertamanya ke wilayah perbatasan sejak pengangkatannya.

"Kami akan terus menyerang Hizbullah di mana-mana," imbuh Katz.

Ia mengatakan kepada kepala angkatan darat Herzi Halevi, "Kami telah menyerang Hizbullah dengan pukulan-pukulan keras dan melenyapkan Nasrallah, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk terus menyerang mereka dengan kekuatan penuh guna mewujudkan buah kemenangan."

Ia mengatakan bahwa Israel tidak akan "mengizinkan pengaturan [gencatan senjata] apa pun yang tidak mencakup pencapaian tujuan perang," termasuk "melucuti senjata Hizbullah, mendorong mereka ke seberang Sungai Litani."

Di sisi lain, Washington Post kemarin melaporkan bahwa Israel tengah berupaya untuk menengahi gencatan senjata dengan Lebanon sebagai hadiah dan isyarat diplomatik bagi pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan datang.

"Ada pemahaman bahwa Israel akan memberikan sesuatu kepada Trump... bahwa pada bulan Januari akan ada pemahaman tentang Lebanon," kata seorang pejabat Israel yang berbicara dengan syarat anonim.

Laporan tersebut muncul setelah dilaporkan bahwa Menteri Urusan Strategis Ron Dermer bertemu dengan Trump. Menurut sebuah laporan di Axios awal minggu ini, tujuan pertemuan tersebut adalah agar dia menyampaikan pesan mengenai rencana Israel untuk Gaza, Lebanon, dan Iran selama dua bulan ke depan.

Dermer membahas masalah tersebut dengan menantu Trump, Jared Kushner, seorang arsitek Perjanjian Abraham.

Seorang mantan pejabat pemerintahan Trump mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Kushner mungkin akan mengambil peran penasihat jika pembicaraan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi berlanjut meskipun dia tidak memegang jabatan resmi di Gedung Putih.

Sementara itu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang akan segera lengser telah mendesak blok tersebut untuk menangguhkan dialog politik dengan Israel, kata empat diplomat kemarin.

Dalam surat yang dikirim kepada para menteri luar negeri Uni Eropa menjelang pertemuan mereka minggu depan, Joseph Borrell menyatakan "kekhawatiran serius tentang kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza."

Borrell mengusulkan untuk menerapkan klausul hak asasi manusia untuk menangguhkan dialog politik dengan Israel meskipun penangguhan tersebut akan memerlukan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota Uni Eropa, yang menurut para diplomat tidak mungkin terjadi.

Usulan ini akan dibahas pada pertemuan mendatang, yang akan menjadi pertemuan terakhir Borrell sebelum ia mengakhiri masa jabatan lima tahunnya.

Dalam perkembangan lain, Human Rights Watch mengatakan kemarin bahwa perintah evakuasi berulang Israel di Gaza merupakan "kejahatan perang pemindahan paksa," dan "pembersihan etnis" di beberapa bagian wilayah Palestina.

"Human Rights Watch telah mengumpulkan bukti bahwa pejabat Israel... melakukan kejahatan perang pemindahan paksa," kata sebuah laporan.

"Tindakan Israel tampaknya juga memenuhi definisi pembersihan etnis" di wilayah-wilayah tempat warga Palestina tidak akan dapat kembali, HRW menambahkan.

Dalam laporan serupa kemarin, sebuah komite khusus PBB mengatakan metode peperangan Israel di Gaza konsisten dengan "genosida," termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.[IT/AR]