Perbedaan 'Tetap Besar' antara Pihak-pihak yang Merundingkan Gencatan Senjata Gaza

Al Qahera News TV melaporkan bahwa Mesir mengintensifkan upayanya untuk menjadi perantara gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dalam putaran negosiasi dua hari di Qatar.
 
Delegasi Mesir dilaporkan meningkatkan upaya diplomatiknya untuk menjadi perantara kesepakatan di Gaza saat negosiasi dua hari berlanjut, kata sumber tersebut.
 
Pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut akan melanjutkan pertemuan mereka pada hari Jumat, seorang pejabat yang mendapat informasi tentang masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, karena genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza mendekati tanda 11 bulannya.
 
Anggota politbiro Hamas Osama Hamdan mengatakan pada hari Rabu bahwa kelompok Perlawanan "memberi tahu para mediator bahwa … setiap pertemuan harus didasarkan pada pembicaraan tentang mekanisme implementasi dan penetapan tenggat waktu daripada menegosiasikan sesuatu yang baru... jika tidak, Hamas tidak menemukan alasan untuk berpartisipasi.”
 
Gerakan tersebut mengatakan awal minggu ini bahwa mereka telah menerima pada bulan Juni proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden, yang penasihat keamanan nasionalnya kemudian mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah proposal Israel.
 
Media Israel melaporkan awal minggu ini bahwa Menteri Keamanan Yoav Gallant menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyabotase perundingan gencatan senjata.
 
 “Alasan kesepakatan penyanderaan terhenti sebagian karena Zionis Israel," kata Gallant dalam pengarahan pribadi untuk komite parlemen pada hari Senin.
 
"Saya dan lembaga pertahanan mendukung opsi [gencatan senjata]" untuk mencegah eskalasi militer dengan Hizbullah, daripada berbicara tentang 'kemenangan total' dan semua omong kosong itu," kata menteri keamanan mengacu pada frasa yang terus-menerus diulang Netanyahu.
 
Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhriv mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu: "Melakukan negosiasi baru memungkinkan pendudukan untuk memberlakukan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian."
 
"Hamas berkomitmen pada proposal yang diajukan kepadanya pada tanggal 2 Juli, yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Biden dan gerakan tersebut siap untuk segera memulai diskusi tentang mekanisme untuk menerapkannya," tambah Abu Zuhri.[IT/r]