Petisi Maroko Menyerukan Pembatalan Perjanjian Normalisasi dengan 'Israel'

Kelompok Aksi Nasional untuk Palestina di Maroko mengajukan petisi populer yang menuntut Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch membatalkan perjanjian normalisasi hubungan dengan Zionis "Israel" dan menutup secara permanen kantor penghubung Zionis Israel di Rabat, serta menarik kantor penghubung Maroko di " Tel Aviv".

Kelompok tersebut mengadakan konferensi pers bersama pada hari Rabu (10/1) di ibu kota Rabat. Kelompok aksi memutuskan untuk "meluncurkan petisi rakyat bersamaan dengan kegiatan lapangan dengan memanfaatkan ketentuan undang-undang organisasi 14.44 terkait petisi dan seruan rakyat."

Kelompok Aksi Nasional untuk Palestina di Maroko juga memutuskan untuk menyampaikan tuntutan kolektif rakyat kepada pemerintah untuk mendesak penerapan tindakan yang disebutkan sebelumnya.

Petisi tersebut juga menyerukan “pengusiran kantor komunikasi Zionis dan pembatalan semua jalur normalisasi untuk memperbaiki kesalahan besar dengan melanjutkan normalisasi resmi, setelah tahap sebelumnya antara tahun 1995 dan 2000 ketika kantor komunikasi Israel sebelumnya ditutup oleh raja negara tersebut. setelah pembantaian dan kejahatan musuh di Palestina selama Intifada Al-Aqsa"

Menurut petisi tersebut, “masalah penutupan kantor penghubung saat ini bahkan lebih mendesak, bahkan jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan pada tahun 2000 dan pembantaian yang dilakukan pada tahun 2023 di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan al-Quds.”

Ini bukan pertama kalinya para aktivis Maroko menuntut agar diputusnya hubungan dengan pendudukan Zionis Israel .

Aktivis dan intelektual Maroko pada akhir November menyerukan “segera menghentikan normalisasi dengan Zionis Israel dan memutuskan semua hubungan dengan entitas tersebut.” Permohonan ini muncul di tengah kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga Palestina dengan tujuan menghilangkan mereka melalui genosida dan pemindahan paksa.

Lebih dari 180 negara penandatangan mendesak negara Maroko dalam sebuah pernyataan untuk “secara resmi dan eksplisit menghentikan semua hubungan dengan entitas Zionis, yang tangannya berlumuran darah anak-anak, perempuan, dan remaja yang menjadi korban.”

Para penandatangan menggarisbawahi dalam pernyataan mereka bahwa seruan tersebut didasarkan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, mengutuk genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh entitas Zionis terhadap rakyat Palestina. Seruan ini juga berasal dari hak warga Palestina untuk hidup dan perlunya menjunjung tinggi martabat warga Maroko dan menghormati sentimen mereka. Para penandatangan menegaskan keberpihakan mereka yang teguh dan tanpa syarat terhadap Palestina, serta menyatakan dukungan penuh terhadap Perlawanan Palestina.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa normalisasi yang sedang berlangsung “merupakan pukulan fatal bagi perjuangan Palestina, menghina warga Maroko, dan merugikan kepentingan negara, yang secara konsisten menunjukkan keterbukaan.”

Menyusul dimulainya Operasi Banjir al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober, puluhan ribu warga Maroko berbaris di Casablanca menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan penangguhan hubungan diplomatik dengan Zionis "Israel".

Solidaritas rakyat
Maroko, Uni Emirat Arab, dan Bahrain semuanya menormalisasi hubungan dengan Zionis “Israel” pada tahun 2020 sebagai bagian dari apa yang disebut “Perjanjian Abraham”, yang ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

Seorang koresponden AFP melaporkan bahwa para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan menuntut agar Rabat memutuskan hubungan dengan Zionis "Israel".

Bulan lalu, pejabat yang bertanggung jawab di kantor penghubung Zionis Israel di Rabat, David Govrin, meninggalkan Maroko untuk kembali ke Palestina yang diduduki setelah demonstrasi yang melanda ibu kota Maroko mengecam pembantaian Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang dilakukan oleh pendudukan di Jalur Gaza.

Anggota parlemen dari Partai Sosialis, Nabila Mounib, mengatakan kepada AFP bahwa gencatan senjata permanen diperlukan untuk membuka jalan bagi “perdamaian, untuk terciptanya negara Palestina yang berdaulat, dengan ibu kotanya di Yerusalem,” dan menambahkan bahwa “kembalinya semua orang yang diasingkan ke wilayah Palestina.” diaspora Palestina" adalah sesuatu yang dia harapkan seiring dengan kebebasan semua tahanan Palestina yang ditahan oleh pendudukan Zionis Israel.

Hassan Bahadou dari aliansi anti-normalisasi partai-partai kiri dan Islam yang mengorganisir protes tersebut menyatakan kecaman terhadap "rezim Arab yang lalai yang bersekutu dengan entitas Zionis (Israel)."

Ahli jantung Maroko Safae Abderazzak mengatakan kepada AFP bahwa dia mengutuk tidak hanya agresi terhadap “saudara-saudara kita di Palestina” tetapi juga terhadap “rekan-rekan dokter kita yang disiksa dan menjadi martir di Gaza.”[IT/r]