Iran Menghapuskan Polisi Moralitas

Negara itu dilanda protes kekerasan setelah kematian seorang wanita yang diduga mengenakan jilbab yang “tidak pantas”.

Montazeri mengatakan bahwa sementara lembaga tersebut telah dihapuskan, pihak berwenang akan terus memantau tindakan perilaku di tingkat masyarakat.

Pada hari Kamis (1/12), jaksa agung menyatakan bahwa pejabat Iran sedang meninjau apakah mereka perlu mengubah undang-undang yang mewajibkan perempuan untuk menutupi kepala mereka.

Polisi moralitas didirikan pada tahun 2005 untuk mengontrol bagaimana orang mematuhi aturan Islam terkait pakaian dan perilaku mereka. Itu disetujui oleh UE, AS, dan Inggris atas kematian seorang wanita berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini, yang ditangkap karena diduga mengenakan jilbab yang "tidak pantas" dan meninggal beberapa jam kemudian.

Iran telah menyaksikan berminggu-minggu protes keras yang meletus pada pertengahan September atas kematian Amini. Sementara pihak berwenang Iran mengklaim bahwa dia meninggal karena kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, keluarganya bersikeras bahwa dia dipukuli sampai mati saat dalam tahanan.

Menurut angka yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, kerusuhan tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 200 orang. Awal pekan ini, Brigadir Jenderal Amirali Hajizadeh, yang bertugas di Korps Pengawal Revolusi Islam menyebutkan jumlah korban tewas selama kerusuhan di “lebih dari 300 orang.”

Para pejabat Iran menuduh pemain asing, terutama AS dan Zionis Israel, menghasut kekerasan dan berusaha membuat negara tidak stabil.[IT/r]