Penumpasan Bahrain: Demonstrasi Berlanjut Selama 20 Malam Berturut-turut untuk Mendukung Aktivis yang Dipenjara

Demonstrasi diadakan di bawah panji "Friday of Prisoners’ Rage, "dengan peserta yang mengecam penganiayaan pihak berwenang Bahrain terhadap aktivis yang dipenjara, dan kondisi narapidana yang menyedihkan di pusat-pusat penahanan di seluruh kerajaan kecil itu.

Para demonstran membawa bendera nasional Bahrain serta foto lawan politik yang dipenjara, dan meneriakkan slogan anti-rezim di beberapa desa, termasuk Karzakan, Karbabad, Hamala, Shahrakan, al-Dair, Karrana, Abu Saiba, Shakhura, Bu Quwah, Sehla Utara dan Samaheej, karena mereka menyerukan kebebasan tanpa syarat dari para tahanan.

Demonstrasi serupa diadakan di desa Dar Kulaib dan Ma'ameer, di mana para pengunjuk rasa mengangkat foto tokoh oposisi terkemuka Zakia al-Barbouri, yang didakwa lima tahun penjara pada 6 Februari 2019, dan kewarganegaraannya dicabut, kasus bermotif politik.

Awal bulan ini, ulama Syiah paling terkemuka di Bahrain, Sheikh Isa Qassim, memperingatkan bahwa para pembangkang politik di penjara Bahrain menghadapi kematian dan menuntut pembebasan mereka segera.

Dalam pernyataan yang dimuat oleh situs berita Bahrain Mirror berbahasa Arab pada 1 April, ulama senior itu meminta rezim Al Khalifa yang berkuasa untuk memilih antara kematian narapidana pembangkang dan pembebasan mereka.

"Salah satu hal terburuk yang dilakukan pemerintah Bahrain adalah menjadikan narapidana sebagai pengaruh untuk tawar-menawar politik, terutama sekarang karena virus corona menyerang penjara dengan kekuatan penuh," tambah ulama senior itu.

Demonstrasi di Bahrain telah diadakan secara rutin sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011.

Para peserta menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan dan mengizinkan sistem yang adil yang mewakili semua warga Bahrain untuk didirikan.

Manama, bagaimanapun, telah berusaha keras untuk menekan tanda-tanda perbedaan pendapat.

Pada 14 Maret 2011, pasukan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikerahkan untuk membantu Bahrain dalam tindakan keras.

Pada 5 Maret 2017, parlemen Bahrain menyetujui persidangan warga sipil di pengadilan militer dalam tindakan yang dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia sebagai tindakan yang sama dengan penerapan darurat militer yang tidak diumumkan di seluruh negeri.

Raja Hamad meratifikasi amandemen konstitusi pada 3 April 2017.[IT/r]