Trump Akan Membahas Kebebasan Beragama dengan PM India Modi dalam Kunjungan Kenegaraan yang Akan Datang

Trump, yang dijadwalkan untuk mengunjungi India pada hari Senin (24/2), akan membahas "tradisi demokrasi dan kebebasan beragama kedua negara", Reuters melaporkan Sabtu (22/2), mengutip pejabat senior yang tidak disebutkan namanya berbicara dalam panggilan konferensi sebelum kunjungan.

"Dia akan mengangkat masalah ini, khususnya masalah kebebasan beragama, yang sangat penting bagi pemerintahan ini," tambahnya, meskipun fakta bahwa Trump sendiri telah banyak dikecam di dalam dan di luar negeri karena memberlakukan larangan perjalanan di beberapa negara mayoritas Muslim dalam sebuah langkah yang konon untuk melindungi dari terorisme.

Pemerintah kanan Modi, yang didukung oleh kaum nasionalis Hindu, juga menghadapi protes besar-besaran di dalam negeri dan kecaman keras di luar negeri, termasuk Amerika Serikat, karena memberlakukan undang-undang kewarganegaraan yang secara luas dipandang sebagai diskriminasi terhadap Muslim.

Langkah kontroversial telah meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintahannya merusak tradisi lama India yang telah lama dipegang.

Langkah itu dilakukan berbulan-bulan setelah pemerintahan Modi juga menarik otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya berselisih dalam upaya memperketat cengkeramannya di wilayah yang bergolak itu. Pihak berwenang India selanjutnya menahan lusinan lawan politik dan pemimpin pro-kemerdekaan dan memberlakukan pemadaman komunikasi di distrik Himalaya.

Ini terjadi ketika Partai Nasionalis Hindu yang berkuasa di Modi, Bharatiya Janata Party, menolak tuduhan bias terhadap lebih dari 180 juta Muslim di negara itu.

Dia telah dengan keras menegur kritik asing, bersikeras bahwa penindasan brutal di Kashmir dan undang-undang kewarganegaraan baru adalah masalah internal. New Delhi juga telah berselisih dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki dan Malaysia dalam beberapa bulan terakhir setelah mereka mengecam kebijakan anti-Muslim pemerintah.

Menurut pejabat AS, Modi telah ‘membual’ tentang prioritas pemerintahnya tentang pertumbuhan inklusif untuk semua orang, termasuk minoritas agama, segera setelah memenangkan masa jabatan kedua tahun lalu.[IT/r]