Negara-negara Arab, Penjamin Perundingan Damai Pemperingatkan Agar Suriah Tidak "Terjerumus ke dalam Kekacauan dan Terorisme"

Menteri luar negeri Qatar, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Irak serta mitra mereka dari Iran, Rusia, dan Turki, tiga negara yang telah mendukung perundingan damai antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (8/12).
 
Mereka menekankan perlunya "meluncurkan proses politik yang komprehensif, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan [PBB] 2254, untuk mengakhiri eskalasi militer yang menyebabkan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi bagi orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdaya serta memperpanjang krisis," kata mereka di akhir pertemuan di ibu kota Qatar, Doha.
 
Resolusi yang disetujui pada tahun 2015 itu menyerukan gencatan senjata di Suriah, yang telah dilanda militansi yang didukung asing sejak Maret 2011.
 
Pernyataan itu muncul lebih dari seminggu setelah militan yang didukung asing memulai kampanye bersenjata yang luas yang bertujuan untuk memungkinkan kebangkitan mereka di seluruh negara Arab.
 
Dikatakan bahwa penerapan proses politik tersebut akan membantu "menjaga persatuan, kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah...dan memastikan pemulangan sukarela para pengungsi dan orang-orang yang terlantar."
 
Kelanjutan krisis Suriah merupakan perkembangan yang berbahaya bagi keselamatan negara serta keamanan regional dan internasional, kata negara-negara tersebut.
 
Mereka mendesak semua pihak terkait untuk berkontribusi pada solusi politik, selain menekankan pentingnya memperkuat upaya internasional bersama yang bertujuan untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Suriah.
 
Menghadiri pertemuan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menekankan pentingnya memulai pendekatan politik terhadap krisis Suriah.
 
Menurut diplomat tinggi tersebut, isu “paling penting” yang disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut adalah bahwa “dialog politik antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi yang sah” harus dimulai.[IT/r]