Komisi Eropa, badan eksekutif UE, mengatakan pada hari Senin (18/11) bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi pada Perusahaan Pelayaran Republik Islam Iran (IRISL), direkturnya Mohammad Reza Khiabani, dan beberapa entitas dan individu lainnya.
Disebutkan bahwa kapal, pelabuhan, dan kunci yang dimiliki, dioperasikan, atau dikendalikan oleh individu dan entitas tersebut akan menjadi sasaran sanksi, dengan demikian melarang transaksi apa pun dengan mereka.
UE mengklaim bahwa individu dan entitas tersebut telah terlibat dalam pengangkutan Pesawat Nirawak (UAV) , rudal, dan teknologi serta komponen terkait buatan Iran ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.
Sanksi tersebut muncul lebih dari sebulan setelah blok tersebut menjatuhkan sanksi pada maskapai penerbangan nasional Iran, Iran Air, atas klaim yang sama.
Iran telah berulang kali menolak tuduhan bahwa mereka telah memasok senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan dalam sebuah posting di X pada hari Minggu (17/11) bahwa sanksi terhadap IRISL akan menjadi bumerang, seraya menambahkan bahwa sanksi tersebut akan bertentangan dengan kebebasan navigasi sebagai prinsip dasar hukum laut.
Araghchi mengatakan penargetan UE terhadap sistem transportasi dan pelancong Iran menunjukkan perilakunya terhadap Iran tidak memiliki dasar hukum, logika, atau moral.
Ia mengatakan bahwa bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sendiri telah mengonfirmasi bahwa tidak ada rudal balistik Iran yang telah dikirim ke Rusia.
Para ahli mengatakan pengenaan sanksi UE terhadap Iran dengan dalih keterlibatannya dalam perang di Ukraina sejalan dengan kebijakan pemerintah AS untuk menekan Tehran agar memberikan konsesi baru di tengah laporan bahwa mungkin ada putaran negosiasi baru untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia.[IT/r]