Massa di Maroko Menolak Berlabuhnya Kapal AS yang Bawa Senjata ke Israel

“Siapa pun yang menyambut kapal-kapal Israel bukanlah salah satu dari kami,” teriak para pengunjuk rasa selama unjuk rasa pada hari Senin (11/11), dua hari setelah kapal Maersk Denver berlabuh di Tangier.
 
Maroko menerima masuknya kapal tersebut untuk bersandar di pelabuhannya setelah sebelumnya ditolak oleh Spanyol. Kementerian Luar Negeri Spanyol menegaskan bahwa Madrid tidak pernah dan tidak akan memberikan izin berlabuh kepada kapal tersebut.
 
Maersk, perusahaan pelayaran yang menaungi ekspedisi kapal tersebut membantah bahwa kargonya mencakup “senjata atau amunisi militer apa pun.”
 
Sekretariat Nasional Front Maroko untuk Mendukung Palestina mengatakan bahwa otoritas Maroko telah mengabaikan semua seruan dari berbagai pihak untuk tidak menerima kapal tersebut.
 
“Kapal yang membawa muatan senjata ini akan menurunkan muatannya ke kapal lain, yang kemudian akan melanjutkan perjalanannya menuju pelabuhan kota Haifa di wilayah pendudukan Palestina,” tambah sekretariat tersebut.
 
Ini merupakan kedua kalinya Rabat membuka pelabuhannya untuk yang terkait dengan Israel. Sebelumnya, Maroko juga menyambut kapal militer INS Komemiyut milik tentara Israel di pelabuhannya.
 
Sekretariat itu menyebut kontribusi berkelanjutan Maroko untuk menyediakan fasilitas bagi penyaluran senjata untuk militer Israel sebagai “keputusan yang memalukan.”
 
“Otoritas Maroko telah berkolusi dengan AS, yang merupakan sumber senjata-senjata ini, dan dengan tentara musuh Zionis, yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina dan agresi brutal terhadap Lebanon,” tegasnya.
 
"Tindakan tersebut mendorong entitas pendudukan untuk melakukan genosida dan agresi, mengabaikan posisi rakyat Maroko, dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap resolusi PBB yang relevan, serta dianggap sebagai partisipasi Maroko dalam kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina,” tambahnya. 
 
Pernyataan tersebut mengingatkan peringatan dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan pertahanan sipil yang mengatakan bahwa keputusan Rabat merupakan pelanggaran terhadap resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB serta resolusi lain yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB.
 
Mahkamah Internasional (ICJ) dan sejumlah lembaga hak asasi manusia telah menyerukan embargo militer terhadap rezim Israel karena kekejaman Israel yang terus berlanjut.
 
"Dengan berkontribusi pada penyediaan senjata bagi rezim tersebut, Rabat mungkin juga telah bertindak melanggar putusan ICJ dan Konvensi Genosida," kata Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese pada awal tahun ini.
 
Maroko membuka pelabuhannya untuk Israel. Padahal, Maroko termasuk dari dari 50 negara yang menandatangani surat yang ditujukan kepada Majelis Umum PBB untuk menuntut "langkah-langkah segera untuk menghentikan penyediaan senjata, amunisi, dan peralatan terkait kepada Israel, kekuatan pendudukan." [IT/G]