Irlandia Meminta Peninjauan Kembali Perjanjian UE-Israel atas Pelanggaran HAM

Irlandia terlibat dalam diskusi dengan sesama negara anggota UE yang menganjurkan peninjauan Perjanjian Asosiasi UE-Zionis "Israel". Peninjauan ini diusulkan karena kekhawatiran bahwa Zionis "Israel" mungkin melanggar klausul hak asasi manusia dalam perjanjian tersebut, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar saat konferensi pers di Brussels, Kamis (1/2).

Dalam konteks yang sama, disebutkan juga bahwa sejumlah negara Uni Eropa juga berbicara tentang kemungkinan mengakui negara Palestina setelah berakhirnya perang genosida di Jalur Gaza.

“Hubungan UE-Israel didasarkan pada perjanjian yang memiliki klausul hak asasi manusia, dan banyak dari kita percaya bahwa Israel mungkin melanggar perjanjian tersebut,” kata Varadkar setelah KTT UE, seraya menambahkan, “Belum ada kesepakatan penuh. tapi itu adalah sesuatu yang saya serukan hari ini, dan saya serukan pada bulan Desember lalu."

Irlandia mempertahankan sikap tegas dalam mendukung hak-hak Palestina, dan pejabat pemerintah sering menyebutkan kemungkinan mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Varadkar, berbicara setelah KTT UE, mencatat adanya beberapa “negara yang berpikiran sama” di antara negara-negara anggota UE.

“Hal lain yang kita bicarakan adalah pengakuan. Bahwa sejumlah negara Uni Eropa yang bertindak bersama untuk mengakui Palestina dapat memungkinkan terjadinya negosiasi yang lebih setara setelah perang berakhir di Gaza dan sekitar solusi dua negara,” katanya.

Menteri Luar Negeri Uni Eropa Bingung dengan Usulan Pulau Buatan Zionis Israel
Dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Zionis “Israel” Israel Katz menghadapi kekecewaan ketika ia menyarankan relokasi warga Palestina ke pulau buatan di lepas pantai Gaza.

Proposal tersebut, yang awalnya diajukan pada tahun 2017 ketika Katz menjabat sebagai menteri transportasi, gagal mendapatkan dukungan dari para menteri, yang kemudian melanjutkan diskusi mengenai apa yang disebut sebagai “rencana perdamaian” Timur Tengah.

Sumber mengungkapkan bahwa para menteri tampak kecewa dengan saran Katz yang tidak masuk akal, salah satu sumber menyatakan, "Para menteri mengabaikannya dan terus melanjutkan apa yang ingin mereka bicarakan. Tidak ada yang terlibat dengan hal itu."[IT/r]