“Israel” Mengakui Kedaulatan Maroko Atas Wilayah Sengketa Sahara Barat

Pengadilan Kerajaan Maroko, mengutip surat dari perdana menteri Zionis “Israel”, mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (17/7) bahwa Benjamin Netanyahu telah memberi tahu Raja Maroko Mohammed VI tentang “keputusan untuk mengakui kedaulatan Maroko” atas Sahara Barat.

Netanyahu mengatakan dalam surat itu bahwa entitas Zionis "Israel" akan mendaftarkan keputusannya ke PBB dan organisasi internasional lainnya, serta semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Zionis "Israel", pernyataan itu menambahkan.

Dikatakan juga bahwa rezim Tel Aviv sedang mempertimbangkan untuk membuka konsulat di kota Dakhla, yang terletak di bagian Maroko dari Sahara Barat.

Entitas Zionis “Israel” yang disebut menteri luar negeri Eli Cohen juga mengklaim bahwa mendukung langkah separatis akan “memperdalam perdamaian dan stabilitas regional.”

Para pejabat Zionis "Israel" mengatakan pada bulan Juni bahwa mereka memperdebatkan kekuasaan Maroko atas Sahara Barat, tetapi kemudian pada bulan Juli mereka mengaitkan langkah tersebut dengan Rabat yang menjadi tuan rumah pertemuan yang berulang kali ditunda antara pejabat Zionis "Israel" dan menteri luar negeri dari empat negara Arab yang terlibat dalam normalisasi yang ditengahi AS. penawaran.

Maroko menunda forum bulan lalu, mengutip tindakan keras entitas Zionis "Israel" dan tindakan kejam terhadap warga Palestina.

Apa yang disebut Forum Negev dibuat dari pertemuan puncak yang diselenggarakan pada Maret 2022 oleh mantan diplomat top Zionis “Israel” Yair Lapid di Kibbutz Sde Boker di gurun Negev.

Tujuan forum tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Bahrain, Mesir, entitas Zionis “Israel”, Maroko, Uni Emirat Arab [UEA], dan Amerika Serikat.

Ini adalah negara-negara yang terlibat dalam Abraham Accords, perjanjian yang ditengahi AS antara entitas Zionis “Israel” dan negara-negara Arab untuk menormalkan hubungan diplomatik.

Maroko menjadi negara Arab keempat – setelah UEA, Bahrain, dan Sudan – yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan Zionis “Israel”, yang ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump selama hari-hari terakhirnya menjabat.

Sebagai bagian dari kesepakatan kontroversial, Trump setuju untuk mengakui otoritas Maroko di Sahara Barat.

Presiden AS Joe Biden belum melakukan tindakan untuk mengefektifkan pengakuan kedaulatan Maroko yang diumumkan oleh pendahulunya di lapangan.

Maroko mencaplok wilayah Sahara Barat yang luas, bekas jajahan Spanyol, pada tahun 1975 dan sejak itu berkonflik dengan Front Polisario yang didukung Aljazair – sebuah gerakan yang berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut dan mengakhiri kehadiran Maroko di sana.

Saat ini menguasai 80 persen wilayah, termasuk simpanan fosfat dan perairan penangkapan ikan. Ia telah membangun tembok sepanjang kira-kira 2.700 kilometer [1.700 mil] yang melintasi wilayah yang disengketakan untuk mencegah Sahrawis keluar dari daerah yang kaya sumber daya.

Penduduk asli Sahara Barat dengan tegas menentang kontrol Maroko dan telah menyerukan kemerdekaan dari negara Afrika Utara dan untuk referendum penentuan nasib sendiri, sesuatu yang telah dijanjikan ke wilayah tersebut dalam resolusi PBB.

PBB telah mengerahkan misi penjaga perdamaian MINURSO ke wilayah tersebut untuk memantau gencatan senjata tahun 1991 dan diduga mengatur referendum tentang status wilayah tersebut.

Namun, utusan badan dunia itu gagal menyiapkan panggung untuk referendum tentang masa depan Sahara Barat.[IT/r]