Protes Anti-Israel Diadakan di Seluruh Maroko Menentang Normalisasi dengan Rezim Tel Aviv

Orang-orang dari semua lapisan masyarakat mengindahkan seruan “Front Maroko dalam Mendukung Palestina dan Melawan Normalisasi,” mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa nasional di hampir 30 kota, termasuk di Casablanca, Oujda, Meknes, Tangier, Larache, Khemisset, Agadir, dan Khouribga, untuk menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina dan mengecam normalisasi hubungan Maroko dengan rezim Tel Aviv.

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Parlemen Maroko di ibu kota Rabat, di mana mereka meneriakkan slogan-slogan yang mengecam normalisasi, dan menuntut pembatalan perjanjian.

Para demonstran mengibarkan bendera nasional Palestina, dan mengangkat plakat bertuliskan “Normalisasi itu berbahaya” dan “Perjuangan akan terus berlanjut sampai perjanjian normalisasi dicabut” dalam bahasa Arab.

Para peserta juga membakar bendera Israel di depan gedung legislatif.

Tayeb Midhmadh, koordinator gerakan Front Maroko dalam Mendukung Palestina dan Melawan Normalisasi, yang dilaporkan mencakup 15 organisasi politik, serikat pekerja dan hak asasi manusia, mengatakan protes nasional menyampaikan pesan bahwa seluruh bangsa menentang keras normalisasi dengan Zionis Israel.

Israel dan Maroko sepakat pada 10 Desember 2020 untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, menjadikan negara Afrika Utara itu negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan rezim tersebut. Yang lainnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.

Trump menyegel perjanjian itu melalui panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, presiden AS setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, yang telah menjadi pusat perselisihan dengan negara tetangga Aljazair.

Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus 2021, dengan alasan "tindakan bermusuhan".

Kementerian Luar Negeri Aljazair kemudian menolak sikap Trump, mengatakan keputusan AS "tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB di Sahara Barat."

Front Polisario yang didukung Aljazair dan pro-kemerdekaan juga menolak "dalam istilah terkuat" sikap Trump di wilayah Gurun Sahara Barat yang disengketakan, dengan menyatakan bahwa mantan presiden AS berusaha untuk memberikan Maroko wilayah "yang bukan miliknya."

Kesepakatan dengan Zionis Israel juga menuai kecaman dari Palestina.[IT/r]