Islam Times - Indonesia Tolak Referendum Crimea, Bagaimana dengan Timor Timur?

Islam Times- Dengan logika yang sama, seharusnya hingga saat ini Timor Timur masih menjadi bagian dari NKRI, karena referendum Timor Timur waktu itu bertentangan dengan hukum internasional dan menciderai negara berdaulat Republik Indonesia?.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negri dengan tegas menolak hasil referendum rakyat Crimea yang memilih bergabung dengan Rusia.

Tindakan yang dilakukan pemerintahan Vladimir Putin atas Crimea merupakan pelanggaran kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina, demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

"Kita selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, tentu ini juga berlaku di Ukraina. Kita tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina," tegas Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu, 19/03/14.

Menurut Marty, Indonesia selalu mengedepankan prinsip kedaulatan negara. Indonesia juga mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi serta kepatuhan terhadap konstitusi.

"Kita senantiasa tidak ingin melihat perubahan sebuah pemerintahan yang sebenarnya terpilih secara sah melalui pemilu digulingkan melalui aksi demonstrasi yang tidak konstitusional."

"Crimea dan Ukraina itu kan secara sepihak, unilateral, satu kelompok manusia, itu tidak bisa kita terima," pungkasnya.

Nampaknya Menteri Marty lupa ketika Timor Timur masih menjadi bagian Republik Indonesia melalui referendum memilih untuk menjadi negara merdeka. Dengan logika yang sama, seharusnya hingga saat ini Timor Timur masih menjadi bagian dari NKRI, karena referendum Timor Timur waktu itu bertentangan dengan hukum internasional dan menciderai negara berdaulat Republik Indonesia?.

Bukankah Uni Eropa dan Amerika Serikat telah melakukan kudeta secara efektif terhadap sebuah negara berdaulat di Ukraina yang dipilih secara sah oleh rakyatnya sebelum referendum?.

Bukankah Amerika Serikat telah melanggar perjanjian Ukraina sebelum terjadi referendum di Crimea dengan menggulingkan presiden sah yang dilih secara demokratis?

Bukankah penggulingan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych adalah kudeta? Dan AS beserta sekutunya membiayai kudeta itu, persis saat AS membiayai dan membidani pemisahan Timor Timur dari NKRI? [IT/Onh/Ass]