Islam Times - Texas Gugat Admin Biden Karena Memblokir Aturan yang Memungkinkan Lebih Banyak Pencari Suaka Tetap Berada di AS

Texas Gugat Admin Biden Karena Memblokir Aturan yang Memungkinkan Lebih Banyak Pencari Suaka Tetap Berada di AS

IslamTimes - Negara bagian Texas di AS telah menggugat pemerintahan Presiden Joe Biden atas aturannya yang memungkinkan lebih banyak pencari suaka menghindari deportasi di perbatasan.

Dalam gugatan yang diajukan pada hari Kamis (28/4), Jaksa Agung Texas Ken Paxton menyebut Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Biden, antara lain, sebagai terdakwa, menurut Fox News Digital.

Gugatan itu ditujukan untuk memblokir aturan DHS yang mengubah sistem pemrosesan untuk imigran yang mengklaim "ketakutan yang kredibel" akan penganiayaan di negara asal mereka.

Menurut undang-undang saat ini, hakim imigrasi menangani kasus-kasus seperti itu, tetapi wewenang itu dialihkan ke petugas suaka di bawah aturan DHS, yang akan berlaku 29 Mei.

Kebijakan tersebut juga akan memungkinkan petugas suaka untuk membebaskan para pencari suaka ke AS jika mereka percaya bahwa menahan migran selama proses itu "tidak praktis."

"Aturan Sementara mentransfer otoritas yang signifikan dari hakim imigrasi ke petugas suaka, memberikan otoritas tambahan yang signifikan kepada petugas suaka itu, membatasi tinjauan hakim imigrasi untuk penolakan aplikasi, dan mengubah seluruh sistem peradilan untuk kepentingan orang asing," bunyi gugatan itu.

Texas bersikeras bahwa perubahan kebijakan ini akan menyebabkan lebih banyak migran dilepaskan ke Texas, yang akan merugikan puluhan juta dolar negara bagian dan penduduknya .

Gugatan itu muncul satu hari setelah Mayorkas mengatakan kepada Kongres bahwa pemerintahan Biden telah "secara efektif mengelola" krisis perbatasan yang sedang berlangsung.

Pemerintah sering mendapat kritik dari pendukung imigran dan pemimpin Demokrat progresif yang telah mendesak presiden untuk berbuat lebih banyak untuk menegakkan tanggung jawabnya terhadap pencari suaka.

Perkembangan terakhir datang sebelum rencana penghapusan otoritas kesehatan masyarakat Judul 42 bulan depan. Pemerintahan Biden telah membatalkan kebijakan tersebut, efektif 23 Mei.

Mantan presiden Donald Trump menerapkan perintah tersebut pada awal pandemi virus corona. Pemerintahannya mengklaim perintah itu untuk membantu mencegah penyebaran virus melintasi perbatasan AS dengan Meksiko dan Kanada.

Namun, para ahli kesehatan, pendukung hak-hak imigran dan Demokrat terkemuka berpendapat bahwa bukti ilmiah tidak mendukung tujuan yang dinyatakan untuk membantu menghentikan penyebaran virus.[IT/r]