Islam Times - Urusan Luar Negeri: AS Telah Membangun Aliansi dengan Korup di Lebanon

IslamTimes - Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh majalah AS “Foreign Affairs”, Sam Heller menyatakan bahwa Amerika Serikat harus memperbaiki kredibilitasnya jika ingin menjadi mitra yang berguna dalam memerangi korupsi di Lebanon.

Penulis menyebutkan bahwa Amerika Serikat dipandang dekat dengan beberapa pejabat Lebanon yang paling bertanggung jawab atas krisis saat ini, mengingat ekspresi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang menggambarkan krisis sebagai “sesuatu yang mirip dengan skema Ponzi”.

Artikel tersebut menjelaskan bahwa bank sentral membayar bank-bank komersial Lebanon dengan suku bunga yang sangat tinggi untuk deposito dolar, dan bank-bank tersebut pada gilirannya menawarkan keuntungan mereka sendiri yang besar untuk memikat lebih banyak deposan, mencatat bahwa setiap orang yang terlibat menghasilkan banyak uang, bahkan ketika sektor keuangan negara secara diam-diam membawanya pada risiko sistemik yang besar.

Heller mengklarifikasi bahwa sanksi anti-korupsi AS digunakan untuk membatasi pengaruh Hizbullah dengan menargetkan sekutunya, menambahkan bahwa gubernur bank sentral Riad Salameh, khususnya, telah lama bekerja dengan Amerika Serikat untuk melawan pembiayaan Hizbullah.

“Washington harus menekankan perlunya reformasi kepada lawan bicaranya di Lebanon, berkoordinasi erat dengan sekutu seperti Prancis. Para pejabat AS harus mendorong para pemimpin Lebanon untuk memenuhi prasyarat bantuan IMF, termasuk dengan mengambil langkah-langkah untuk merestrukturisasi sektor keuangan, mengkonsolidasikan bank-banknya yang gagal, dan mengaudit bank sentral—langkah-langkah yang berusaha dihalangi oleh para elit Lebanon. Selain itu, Amerika Serikat harus bersikeras bahwa setiap rencana pemulihan ekonomi harus melindungi deposan kecil dan memberikan dukungan sosial untuk negara yang paling rentan.”

“Tetapi benar-benar memerangi korupsi di Lebanon akan membutuhkan lebih dari sekadar mengutuk korupsi dalam istilah retoris dan mengadvokasi reformasi tertentu. Ini akan membutuhkan Washington untuk memutuskan secara terbuka dengan elit keuangan seperti Salameh yang bertanggung jawab atas keruntuhan negara itu. Ini penting karena pertarungan politik dalam negeri tentang siapa yang harus disalahkan atas krisis dan siapa yang harus menanggung biayanya masih berlangsung. Bank sentral dan bank komersial Lebanon menyangkal bertanggung jawab atas kesulitan negara saat ini. Mereka berpendapat bahwa mereka harus dibuat utuh dengan mengorbankan publik Lebanon. Dalam debat internal ini, para elit yang berusaha menghalangi reformasi menarik kekuatan dari hubungan mereka dengan Amerika Serikat—itulah sebabnya mereka secara konsisten berusaha menggambarkan interaksi dengan pejabat AS sebagai penegasan dari Washington. Amerika Serikat tidak boleh dilihat berpihak pada elit yang sama yang menolak reformasi yang diperlukan.”

“Selain memanggil pejabat Lebanon atas peran mereka dalam krisis saat ini, pemerintahan Biden dapat menandakan keseriusannya memerangi korupsi dengan menjatuhkan sanksi baru pada tokoh-tokoh Lebanon yang korup di seluruh spektrum sektarian dan politik. Ini harus menindaklanjuti sanksi antikorupsi Oktober 2021 dengan menargetkan politisi, bankir, dan tokoh media tambahan yang terlibat dalam korupsi publik, termasuk individu yang terkait dengan partai-partai yang secara tradisional bersahabat dengan AS.”[IT/r]