Islam Times - Moskow: Bukan Biden...Rakyat Rusialah yang Memilih Presiden Mereka

Islam Times - Kremlin telah menyerang balik presiden AS atas seruan nyata perubahan rezim di Rusia, setelah Joe Biden mengatakan rekannya dari Rusia tidak bisa tetap berkuasa.

"Bukan Biden yang memutuskan. Presiden Rusia dipilih oleh rakyat Rusia," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dikutip Reuters, Sabtu.

Biden telah meningkatkan serangan pribadi terhadap rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, sejak 24 Februari, ketika kepala negara Rusia mengumumkan “operasi militer khusus” yang bertujuan “demiliterisasi” wilayah Donetsk dan Lugansk di Ukraina timur. Pada tahun 2014, kedua wilayah mendeklarasikan diri sebagai republik baru, menolak untuk mengakui pemerintah Ukraina yang didukung Barat.

Mengumumkan operasi tersebut, Putin mengatakan misi itu bertujuan “membela orang-orang yang selama delapan tahun menderita penganiayaan dan genosida oleh rezim Kiev.”

Sebelumnya pada hari Jumat, Biden mengatakan dalam pidato berapi-api selama berada di Polandia bahwa “pria ini (Putin) tidak bisa terus berkuasa,” mencela operasi militer tersebut.

Seorang pejabat Gedung Putih kemudian pada hari Sabtu, mencoba mengecilkan pernyataan hawkish Biden dengan mengatakan bahwa Biden tidak menyerukan "perubahan rezim" di Rusia tetapi maksudnya adalah bahwa "Putin tidak dapat diizinkan untuk menjalankan kekuasaan atas tetangganya atau wilayahnya."

Dmitry Rogozin, kepala badan antariksa Rusia Roscosmos, mengejek di media sosial bahwa klarifikasi pernyataan terbaru Biden datang dari unit medis Gedung Putih.

Pekan lalu, Kremlin mengecam Biden karena membuat "penghinaan pribadi" terhadap Putin setelah dia mencapnya sebagai "penjahat perang," mencela komentar itu sebagai "tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan," dan mengatakan bahwa pernyataan Biden tampaknya dipicu oleh iritasi, kelelahan, dan kelupaan.

Biden juga telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi terhadap Moskow, termasuk larangan ekspor energi Rusia ke AS.

Para pejabat Rusia juga mempertanyakan keadaan pikiran presiden AS, dengan Rogozin menyebut langkah-langkah ekonomi koersif itu sebagai "sanksi Alzheimer."[IT/AR]