Islam Times - Menlu: Kehadiran Pasukan AS dan Turki di Suriah Melanggar Hukum Internasional

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mikdad telah menekankan bahwa kehadiran pasukan AS dan Turki di negara Arab merupakan pelanggaran hukum internasional.

Selama pertemuannya dengan utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, di Damaskus pada hari Rabu (16/2), Mikdad mengatakan bahwa kehadiran pasukan Amerika dan Turki yang terus berlanjut di beberapa bagian wilayah Suriah “melanggar kedaulatan Suriah dan hukum internasional dan semua yang relevan. Resolusi Dewan Keamanan [PBB].”

Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan militer di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh. Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.

Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.

Turki juga telah mengerahkan pasukan di Suriah yang melanggar integritas teritorial negara Arab.

Militan yang didukung Ankara dikerahkan ke timur laut Suriah pada Oktober 2019 setelah pasukan militer Turki melancarkan invasi lintas perbatasan dalam upaya yang dinyatakan untuk mendorong para pejuang Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dari daerah perbatasan. Ankara memandang YPG yang didukung AS sebagai organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang tumbuh di dalam negeri, yang telah mencari wilayah otonomi Kurdi di Turki sejak 1984.

Dalam sambutannya, Mikdad juga mengecam sanksi sepihak terhadap Suriah, dengan mengatakan bahwa itu adalah “penyebab utama penderitaan rakyat Suriah.”

Sejak 2011, Suriah telah dicengkeram oleh teroris yang didukung asing, yang mengarah pada munculnya Daesh dan kelompok teroris lainnya di negara Arab.

Pemerintah Suriah telah berulang kali mengutuk AS dan UE karena melancarkan terorisme ekonomi di negara itu melalui sanksi sepihak mereka, menganggap mereka bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Suriah, terutama sekarang karena negara itu bergulat dengan wabah virus corona yang mematikan. [IT/r]