Islam Times - Pengadilan Mesir Menghukum Mati 10 Anggota Ikhwanul Muslimin

IslamTimes - Sebuah pengadilan di Mesir telah menjatuhkan hukuman mati dalam kasus 10 anggota Ikhwanul Muslimin, menemukan mereka bersalah atas tuduhan terkait teror sejak tahun 2015.

Menurut sumber peradilan pada hari Minggu (30/1), dari 10 terpidana sembilan ditahan sementara satu dijatuhi hukuman in absentia.

Kantor berita MENA yang dikelola pemerintah mengatakan mereka adalah bagian dari plot yang lebih luas untuk menyerang sasaran polisi di daerah Kairo dengan tujuan menggulingkan pemerintah.

10 orang yang dijatuhi hukuman mati telah membentuk sebuah kelompok yang disebut 'Brigade Helwan', kata MENA, mengacu pada sebuah kota di selatan ibukota Kairo. Otoritas keagamaan tertinggi Mesir, Mufti Agung, harus meratifikasi hukuman tersebut, katanya.

Identitas para terdakwa tidak diungkapkan.

Mesir melakukan salah satu tindakan keras terbesar dalam sejarahnya baru-baru ini terhadap Ikhwanul Muslimin menyusul penggulingan tentara pada tahun 2013 terhadap Presiden Mohamed Morsi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu. Setelah kudeta, Kairo menyebut Ikhwanul sebagai "organisasi teroris."

Jenderal yang berubah menjadi Presiden Abdel Fattah el-Sisi, yang memimpin penggulingan Morsi, telah memimpin tindakan keras terhadap Ikhwan, memenjarakan ribuan orang termasuk para pemimpin puncaknya. Morsi meninggal dalam tahanan pada Juni 2019 setelah jatuh sakit selama sidang pengadilan.

Sisi, yang telah menjabat sebagai presiden sejak 2014, telah menghadapi kritik internasional karena menekan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan untuk menghancurkan segala bentuk perbedaan pendapat terhadap pemerintahan otokratisnya. Kelompok hak asasi mengatakan perlakuan tentara terhadap pendukung Morsi sejak 2013 telah menyebabkan kematian ratusan orang dan penangkapan ribuan lainnya.

Organisasi HAM di Mesir dan di seluruh dunia telah mencatat kasus penyimpangan dalam persidangan tahanan politik di negara tersebut. Pemerintah di Kairo telah lama menghadapi kritik atas catatan hak asasi manusianya.

Administrasi Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menyetujui $2,5 miliar dalam penjualan senjata yang diusulkan ke Mesir terlepas dari kekhawatiran yang terus berlanjut atas masalah hak asasi manusia. [IT/r]