Islam Times - Dewan Ahli Iran Tolak Negoisasi Pemerintah dengan Amerika Serikat

Islam Times - "Kita harus belajar pelajaran dari pengalaman JCPOA, dan perlu diingat bahwa AS tidak dapat diandalkan,"

Ketua Majelis Ahli Iran menjelaskan, penarikan AS dari kesepakatan nuklir Iran 2015, sebagai bukti kuat lain bahwa AS tidak dapat dipercaya. Dewan Ahli yang dalam bahasa Persia disebut sebagai Majles-e Khobregan atau Majles-e Khebregan-e Rahbari itu menolak segala bentuk negosiasi dengan Washington.

Pernyataan itu diutarakan oleh Ayatullah Jannati dalam rapat periodik Majelis Ahli di Tehran pada hari Selasa, 04/09/18. "Kita harus belajar pelajaran dari pengalaman JCPOA, dan perlu diingat bahwa AS tidak dapat diandalkan," katanya.

Ayatullah Jannati juga menekankan bahwa ketidakpercayaan terhadap AS harus tetap dipertahankan selama negosiasi di masa depan.

Sementara menurutnya, Iran telah menghormati semua komitmennya untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), AS menarik diri dari perjanjian, jelas Ayatollah Jannati menyesalkan, dan menambahkan, Uni Eropa juga mengejar tuntutan AS dan dengan berani menyerukan pembicaraan mengenai program rudal Iran.

Mengacu pada larangan langsung dari Pemimpin Revolusi Islam Imam Ali Khamenei mengenai pembicaraan bilateral dengan AS, Ayatullah Jannati mengatakan, "Trump telah mengangkat gagasan negosiasi tanpa prasyarat sebagai bentuk penipuan lain. Ada upaya dari dalam (Iran) untuk kemungkinan pertemuan antara presiden (Iran) dan Trump di sela-sela Majelis Umum PBB," tandasnya.

Majelis Ahli yang terdiri dari 88 anggota membuka sesi kelima dari masa jabatannya saat ini di bekas gedung Parlemen Iran di pusat kota Tehran pada Selasa pagi ini.

Dalam pernyataan bulan lalu, Imam Ali Khamenei secara bulat menolak gagasan negosiasi dengan AS dan mengatakan dialog dengan rezim intimidasi yang menggunakan perundingan sebagai alat untuk mengejar kebijakan permusuhannya adalah terlarang dan akan merugikan Iran.

Pada tanggal 8 Mei, Presiden AS Donald Trump menarik keluar dari JCPOA, yang dicapai pada tahun 2015 setelah bertahun-tahun negosiasi antara Iran dan Grup 5 + 1 (Rusia, Cina, AS, Inggris, Prancis dan Jerman) dan kembali memberlakukan sanksi AS terhadap Iran. [IT/Onh/Ass]