Islam Times - Pernyataan Sikap Amnesti Internasional Terkait Syiah Sampang

Islam Times- Pada Juli dan Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan para anggota komunitas Syiah dan berjanji akan mengembalikan mereka ke kampungnya dan membangun kembali rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang telah dihancurkan.

AMNESTY INTERNATIONAL
Pernyataan Publik

26 Agustus 2013
Index: ASA 21/029/2013

Indonesia: Setahun telah berlalu, komunitas Syiah yang terusir tetap ada dalam situasi tak menentu

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah segera untuk memastikan kepulangan yang aman, secara suka rela, dan bermartabat komunitas Syiah Sampang, pulau Madura, kembali ke rumah mereka. Terus berlangsungnya pengusiran komunitas Syiah – setahun setelah serangan mematikan terhadap mereka- mengundang pertanyaan akan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan situasi mereka, dan menyoroti pola yang lebih luas dari kegagalan pemerintah untuk menjawab masalah intoleransi beragama dan pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok minoritas di negeri ini.

Komunitas Syiah dari Sampang, pulau Madura diusir secara paksa dan tergusur pada 26 Agustus 2012 setelah sekelompok massa anti-Syiah menyerang kampung mereka. Sejak saat itu, mereka tinggal di dua tempat penampungan sementara yang berbeda, di mana mereka tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, air bersih, dan sanitasi. Banyak dari anak-anak harus berhenti sekolah dan masih mengalami trauma oleh serangan tersebut. Pengusiran paksa dan terus berlangsungnya penggusuran telah memiliki dampak yang negatif terhadap penghidupan mereka.

Pada Juli dan Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan para anggota komunitas Syiah dan berjanji akan mengembalikan mereka ke kampungnya dan membangun kembali rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang telah dihancurkan. Sebuah tim rekonsiliasi dibentuk setelah pertemuan tersebut pada bulan Juli. Namun demikian, komunitas Syiah ini masih menunggu hasil-hasil yang nyata dan masih dalam kondisi tak menentu, tanpa kepastian atas masa depan mereka.

Pihak berwenang masih terus gagal menyediakan komunitas yang terkena dampak akan informasi yang lengkap dan untuk terlibat dalam konsultasi yang bermakna dengan mereka akan pilihan-pilihan yang layak bagi kepulangan kembali mereka. Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban. [IT/Mk]