Islam Times - Suriah: Takfiri Gunakan Warga sebagai Perisai

Islam Times- Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, Damaskus secara resmi meminta badan kemanusiaan yang berbasis di Jenewa untuk membantu warga yang telah digunakan sebagai perisai manusia oleh ekstremis Takfiri dukungan asing di kota tersebut.

Pemerintah Suriah mendesak Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Suriah yang terperangkap oleh kelompok bersenjata Takfiri di kota Homs Barat.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, Damaskus secara resmi meminta badan kemanusiaan yang berbasis di Jenewa untuk membantu warga yang telah digunakan sebagai perisai manusia oleh ekstremis Takfiri dukungan asing di kota tersebut.

Kementerian Suriah juga meminta Palang Merah membantu mengamankan dan mengevakuasi warga yang terjebak di kawasan yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata Takfiri di Homs, demikian al-lalam melaporkan, Jumat, 05/07/13.

"Suriah menekankan kepada angkatan bersenjata untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Suriah dan memungkinkan warga kembali ke rumah-rumah mereka. Tentara harus benar-benar konsisten dengan tanggung jawab nasional mereka dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah Suriah untuk memerangi terorisme dalam segala bentuknya," kata Kementerian Luar Negeri Suriah.

Pemerintah Suriah mencoba cara yang terbaik untuk menjamin keamanan warga sipil dan memenuhi kebutuhan mereka di seluruh Suriah", tambah pernyataan tersebut.

Pemerintah Suriah lebih lanjut mengecam Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang terlibat dalam konspirasi melawan Suriah dan menumpahkan darah warga sipil.

Pemberotak yang disponsori asing telah mengambil korban dan kehidupan banyak warga, termasuk sejumlah besar tentara dan aparat keamanan Suriah, sejak Maret 2011.

Pada tanggal 1 Juli lalu, Menteri Administrasi Lokal Suriah, Omar al-Ibrahim Ghalaounji mengatakan, terorisme yang disponsori asing di negara itu telah merusak sekitar 9.000 bangunan negara dan menelan biaya $ 15 miliar kerugian untuk sektor publik antara Maret 2011 dan Maret 2013.[IT/ASS/ON]