Islam Times - Kemenakertrans Bertanggung jawab atas Perbudakan

Islam Times- "Kami menyayangkan kinerja Kemenakertrans serta Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tidak perduli pada kasus ini," tegasnya.

Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, bertanggung jawab terhadap adanya perbudakan buruh pabrik wajan di wilayahnya.

"Terjadinya kasus `perbudakan` terhadap buruh pabrik wajan yang berlangsung cukup lama, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat," kata Laode Ida pada diskusi "Perbudakan dan Ketenagakerjaan di Indonesia" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, (10/5).

Turut Hadir pada diskusi tersebut adalah Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dan Pakar Demografi dari Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi.

Menurut Laode Ida, Kabupaten Tangerang adalah salah satu sentra industri, hendaknya Kemenakertrans melalui Dinas Tenaga Kerja serta kepala daerah setempat melakukan pengawasan yang ketat terhadap para pelaku industri.

"Kami menyayangkan kinerja Kemenakertrans serta Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tidak perduli pada kasus ini," tegasnya.

Laode meminta semua pihak terkait pada persoalan ketenagakerjaan bisa secepatnya menuntaskan kasus ini serta kasus perburuhan lainnya.

Anggota DPD RI tersebut menilai kasus perbudakan terhadap buruh pabrik wajan tersebut telah mencoreng wajah demokrasi Indonesia.

"Dari hasil pengamatan kami, kasus ini bisa berlangsung lama karena ada dukungan dari oknum anggota polisi," kata Laode yang berkunjung ke lokasi pabrik wajan di Tangareng, Banten, minggu lalu.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan bahwa kejadian yang memalukan kerap menimpa pekerja Indonesia akibat dari UU ketenagakerjaan yang tidak memihak pada pekerja.

Menurut dia, sistem ketenagakerjaan di Indonesia memang memberi peluang terjadinya praktik perbudakan karena masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).[IT/HJ]