Islam Times - Israel: Masyarakat Internasional Bodoh!

Islam Times- Uzi Landau mengatakan kepada The Times Israel hari Senin (24/12/12) bahwa Tel Aviv akan menjaga rencananya untuk memperluas unit pemukim di wilayah pendudukan termasuk Timur al-Quds (Yerusalem).

Menteri Energi dan Perairan Israel mengatakan bahwa kecaman masyarakat internasional terhadap rencana pembangunan ribuan unit pemukim ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina "menunjukkan kebodohan mereka."

Uzi Landau mengatakan kepada The Times Israel hari Senin (24/12/12) bahwa Tel Aviv akan menjaga rencananya untuk memperluas unit pemukim di wilayah pendudukan termasuk Timur al-Quds (Yerusalem).

Landau menepis kecaman luas dari rencana pemukiman dan mengatakan rezim Israel akan mengabaikan kecaman dan bergerak maju dengan rencananya.

Pada tanggal 19 Desember Tel Aviv juga menyetujui pembangunan 2.600 unit pemukim baru, yang direncanakan akan dibangun di Givat Hamatos, sebuah desa yang terletak di selatan al-Quds.

Pada tanggal 3 Desember, Israel mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk membangun 1.600 pemukiman ilegal baru di Timur al-Quds. Sementara pada tanggal 30 November, Israel menyetujui rencana untuk membangun 3.000 unit lebih di Timur al-Quds dan Tepi Barat yang diduduki.

Banyak negara, termasuk beberapa sekutu Israel mengutuk rencana Israel. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali Amerika Serikat, mengutuk rencana Israel pada 19 Desember, dan menyerukan penghentian segera rencana pemukiman tersebut.

Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memperingatkan bahwa membangun pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan akan menjadi "pukulan fatal" untuk pembicaraan masa depan antara Israel dan Otoritas Palestina.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton juga mengeluarkan pernyataan yang sama pada tanggal 20 Desember dan mengutuk rencana Israel untuk membangun unit pemukiman ilegal.

Rencana Israel itu diumumkan setelah 193-anggota Majelis Umum PBB dengan 138-9 dan 41 abstain pada 29 November untuk meng-upgrade status Palestina di PBB dari pengamat menjadi negara pengamat non-anggota.[IT/r]