Islam Times - Surat kepada AS, Negara-negara Arab Mengecam Rencana Trump untuk Mengusir Warga Gaza

Surat kepada AS, Negara-negara Arab Mengecam Rencana Trump untuk Mengusir Warga Gaza

IslamTimes - Para menteri luar negeri dari lima negara Arab dan seorang pejabat senior Palestina telah menyatakan penentangan mereka terhadap usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump untuk mengusir paksa orang-orang dari Jalur Gaza dan merelokasi mereka ke negara-negara tetangga.

Dalam surat bersama yang dikirim kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Senin (3/2), para diplomat tinggi dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar dan UEA, serta penasihat presiden Palestina Hussein al-Sheikh memperingatkan bahwa usulan deportasi warga Palestina dari tanah mereka akan mendorong Asia Barat ke arah yang lebih menegangkan.

“Tindakan seperti itu tidak hanya akan menjadi pelanggaran hukum internasional yang jelas. Itu akan menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan regional,” mereka menekankan.

Pada tanggal 25 Januari, Trump menggembar-gemborkan rencana untuk “membersihkan” Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke Yordania dan Mesir baik “sementara atau jangka panjang.”

Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dari Palestina, PBB, dan dunia Arab sebagai pukulan yang berpotensi fatal bagi apa yang disebut solusi dua negara untuk konflik Zionis "Israel"-Palestina.

Dua hari kemudian, Trump sekali lagi menyerukan agar warga Palestina pindah ke lokasi yang "lebih aman", dengan menyebut Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sebagai mitra yang mungkin dalam rencananya.

Namun, kedua kepala negara tersebut menekankan penolakan mereka terhadap rencana tersebut.

Pada tanggal 30 Januari, presiden AS menegaskan bahwa Yordania dan Mesir akan menerima warga Gaza yang mengungsi, dengan menyatakan, "Mereka akan melakukannya. Kami melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya."

Trump bersikeras bahwa Mesir dan Yordania akan menerima warga Palestina yang mengungsi dari Jalur Gaza, meskipun kedua negara tersebut telah menolak rencananya untuk merelokasi warga Gaza ke sana.

Juga dalam surat mereka, para menteri luar negeri Arab dan pejabat Palestina mengatakan bahwa wilayah tersebut telah "dibebani" oleh populasi pengungsi dan terlantar terbesar di dunia.

"Kita harus waspada agar tidak meningkatkan risiko terhadap stabilitas regional dengan pemindahan lebih lanjut, meskipun hanya sementara karena hal itu meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh wilayah," imbuh mereka.

Mereka lebih lanjut menekankan bahwa setiap rekonstruksi di Gaza perlu dilakukan dengan melibatkan penduduk Palestina.

"Orang Palestina tidak ingin meninggalkan tanah mereka. Kami mendukung posisi mereka dengan tegas," kata mereka, seraya mencatat bahwa apa yang disebut kerangka kerja dua negara adalah satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian yang adil, langgeng, dan menyeluruh.

Selain itu pada hari Senin, Akef al-Masry, kepala Otoritas Tertinggi untuk Suku Palestina di Jalur Gaza, mengatakan bahwa rencana Trump untuk Gaza sejalan dengan kebijakan kolonial yang bertujuan melikuidasi masalah Palestina dan hak-hak sah bangsa tersebut.

Rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah mereka, tidak peduli seberapa besar tekanan atau tantangan yang mereka hadapi, tegasnya. "Kami menentang segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, baik melalui tindakan militer maupun tekanan politik," kata Masry, seraya menambahkan,

"Kami adalah bangsa yang teguh dan kami tidak akan membiarkan terulangnya Nakba tahun 1948." Ia mencatat bahwa perdamaian sejati tidak akan mungkin terwujud tanpa berakhirnya pendudukan Zionis Israel dan terwujudnya keadilan bagi rakyat Palestina. [IT/r]