Islam Times - Al-Sharaa Memangku Jabatan Presiden, Menguraikan Prioritas Utama bagi Suriah

IslamTimes - Pemimpin de facto pemerintahan baru Suriah, Ahmad al-Sharaa memaparkan prioritas utama pemerintahannya bagi negara tersebut untuk bergerak maju.

Ahmad al-Sharaa, kepala pemerintahan baru di Suriah, menguraikan prioritas Damaskus saat ini pada Rabu (29/1) malam.

Prioritas tersebut meliputi mengisi kekosongan kekuasaan, menjaga perdamaian sipil, membangun lembaga negara, dan mengembangkan infrastruktur ekonomi.

Selama pertemuan dengan faksi-faksi operasi militer, al-Sharaa menekankan bahwa "apa yang dibutuhkan Suriah saat ini, lebih dari sebelumnya, adalah tekad untuk membangun dan berkembang."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani menyoroti bahwa Suriah sedang mengejar kebijakan luar negeri yang bertujuan dan multidimensi yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat internasional dan memperjelas visinya.

Al-Shibani menyatakan bahwa "tujuan utama kebijakan luar negeri adalah untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan regional dan internasional yang dicirikan oleh kerja sama dan rasa saling menghormati."

Media Suriah melaporkan bahwa Emir Qatar, Tamim bin Hamad, akan mengunjungi ibu kota Suriah, Damaskus, pada hari Kamis (30/1) untuk bertemu dengan al-Sharaa sebagai kepala pemerintahan baru Suriah.

Departemen Operasi Militer Suriah mengumumkan serangkaian perubahan besar pada hari Rabu, termasuk pembubaran lembaga-lembaga politik dan militer utama yang terkait dengan rezim sebelumnya.

Berbicara dalam sebuah pernyataan resmi, Kolonel Hassan Abdul Ghani mengumumkan pembubaran Partai Baath Sosialis Arab dan Front Progresif Nasional, yang secara efektif membongkar struktur politik yang telah memerintah Suriah selama beberapa dekade.

Abdul Ghani juga mengumumkan pembubaran tentara rezim sebelumnya, dengan menyatakan bahwa tentara Suriah yang baru akan dibangun kembali "di atas fondasi nasional" untuk melayani kepentingan negara. Lebih jauh, ia mengonfirmasi bahwa Pemimpin Ahmed al-Sharaa telah memangku jabatan presiden selama fase transisi dan sekarang menjabat sebagai presiden Republik Arab Suriah.

Pernyataan tersebut juga menguraikan perubahan konstitusional yang besar, termasuk pembubaran Majelis Rakyat dan komite-komite afiliasinya, beserta pembatalan Konstitusi 2012.

Kepemimpinan transisi akan memberi wewenang kepada Presiden Republik untuk membentuk dewan legislatif sementara guna mengawasi pemerintahan hingga konstitusi permanen disetujui.

Abdul Ghani menambahkan bahwa semua faksi militer, serta badan-badan revolusioner politik dan sipil, akan dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam lembaga-lembaga negara sebagai bagian dari upaya untuk menyatukan pemerintahan dan membangun stabilitas.[IT/r]