Islam Times - Suriah, UE Bahas Keringanan Sanksi Pascatransisi

IslamTimes - Suriah dan Uni Eropa sedang membahas keringanan sanksi bagi pemerintah Suriah menyusul jatuhnya rezim al-Assad.

Menteri Keuangan Suriah Mohammed Abazeed bertemu dengan pejabat Uni Eropa pada hari Rabu (29/1) untuk membahas posisi keuangan Suriah dan potensi pelonggaran sanksi, yang menandai pertemuan pertama sejak digulingkannya rezim al-Assad pada bulan Desember.

Abazeed duduk bersama utusan sementara Jerman untuk Suriah, Bjorn Gehrmann, dan perwakilan UE Michael Ohnmacht di Damaskus, beberapa hari setelah UE menguraikan peta jalan untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah secara bertahap.

Uni Eropa saat ini memberlakukan berbagai sanksi terhadap Suriah, termasuk larangan ekspor minyak dan pembatasan akses ke saluran keuangan global.

Langkah-langkah ini telah berdampak signifikan terhadap ekonomi negara tersebut selama bertahun-tahun. "Kami berharap citra Jerman terhadap Suriah sebelum 8 Desember akan berubah," kata Abazeed kepada Gehrmann di awal pertemuan.

Gehrmann, menanggapi dengan menyatakan optimisme tentang keterlibatan yang diperbarui, dengan menyatakan, "Senang rasanya berada di sini, di Suriah yang baru, setelah hampir 13 tahun absen. Kami sekarang sedang dalam proses membangun kembali kehadiran diplomatik kami di Damaskus... kami memiliki beberapa pertanyaan dan beberapa pesan yang ingin saya bahas dengan Anda hari ini untuk memulai hubungan diplomatik kita, juga mengenai masalah keuangan."

Setelah pertemuan tersebut, Gehrmann mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi tersebut mencakup situasi anggaran Suriah, peraturan sektor keuangan, dan prioritas utama untuk keringanan sanksi.

Sementara UE masih menyelesaikan rincian sanksi mana yang akan dicabut, ia mencatat bahwa percakapan itu "menggembirakan."

Uni Eropa telah menyatakan minatnya untuk mendukung pemulihan ekonomi Suriah. Namun, pemerintah UE telah menekankan pendekatan yang hati-hati dan bertahap untuk mencabut sanksi guna mempertahankan pengaruh diplomatik sambil mendorong kebijakan inklusif oleh otoritas baru di Damaskus.[IT/r]