Islam Times - Gharibabadi: Program Pengayaan Nuklir Iran tidak Memiliki Tujuan Militer

Islam Times - Wakil menteri luar negeri Republik Islam Iran, Kazem Gharibabadi, untuk urusan hukum dan internasional mengatakan program pengayaan nuklir Republik Islam tidak memiliki tujuan militer dan pengembangan program nuklirnya sejalan dengandengan kebutuhan teknis.

Gharibabadi menyampaikan pernyataan tersebut dalam cuitan yang diunggahnya di X pada hari Selasa (17/12) sebagai tanggapan atas wawancara dengan Rafael Mariano Grossi, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional yang mengatakan, "Iran tengah memperkaya uranium hingga mendekati tingkat militer dan bergerak cepat menuju status negara nuklir."

"JCPOA tidak lagi relevan dan diperlukan pemahaman baru untuk mempertimbangkan realitas program nuklir Iran," imbuh Grossi.

Sebagai tanggapan, Gharibabadi mengatakan, "Pertama, Direktur Jenderal organisasi khusus diharapkan berbicara berdasarkan fakta dan laporan teknis dari inspektur Badan. Membaca maksud berdasarkan skenario hipotetis bukanlah bagian dari tugas Direktur Jenderal dan bertentangan dengan isi dan semangat undang-undang Badan."

"Kedua, pengembangan program nuklir Iran sejalan dengan kebutuhan teknis dan dilaksanakan sepenuhnya di bawah pengawasan pengamanan Badan," ungkapnya.

“Ketiga, penghormatan terhadap keputusan dan kebijakan negara-negara dalam penggunaan energi nuklir secara damai, termasuk siklus bahan bakar (pengayaan), diakui dalam dokumen-dokumen internasional yang relevan, dan pernyataan-pernyataan Direktur Jenderal ini, yang diwarnai dengan nuansa politik, tidak dapat mengabaikan fakta-fakta ini,” tegasnya.

“Keempat, program pengayaan Iran tidak memiliki tujuan militer. Mengenai tingkat pengayaan, perlu juga dicatat bahwa pengayaan tidak dibatasi berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi selama berada di bawah pengawasan Badan tersebut dan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan damai,” kata Gharibabadi.

“Pernyataan Direktur Jenderal tersebut merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak negara-negara dalam menciptakan ambang batas buatan dalam tingkat pengayaan untuk tujuan-tujuan damai, yang memperdalam diskriminasi-diskriminasi lain dalam rezim non-proliferasi,” tegasnya.

“Kelima dan terakhir, yang tidak pernah disebutkan dalam pernyataan Grossi adalah akar penyebab situasi saat ini, yaitu kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan JCPOA dan penarikan diri sepihak Amerika Serikat darinya,” katanya.

“Tidak menyebutkan masalah ini secara bias merusak kepercayaan masyarakat internasional terhadap lembaga PBB dalam menjelaskan fakta dengan benar oleh otoritas tertinggi yang relevan,” katanya.

“Dari perspektif ini, terlepas dari apakah JCPOA relevan atau tidak, perlu dicatat bahwa pembicaraan yang konstruktif dan adil berdasarkan rasa saling menghormati dan komitmen yang seimbang, termasuk di bidang pencabutan sanksi, akan menjadi solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya. [IT/G]