Islam Times - AS dan Inggris Pertimbangkan untuk Menghapus HTS di Suriah dari Daftar Teroris

IslamTimes - Amerika Serikat dan Inggris sedang mempertimbangkan untuk menghapus penunjukan teroris Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) setelah bekas cabang al-Qaeda itu menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

“Pejabat AS sedang berhubungan dengan semua kelompok yang terlibat dalam pertempuran di Suriah, termasuk kelompok utama yang menggulingkan Assad, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang pernah berafiliasi dengan al-Qaeda dan tetap berada dalam daftar teroris AS,” The Washington Post melaporkan pada hari Minggu (8/12).

Surat kabar itu mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa pemerintah AS tidak mengesampingkan kemungkinan menghapus HTS dari daftar teroris untuk memungkinkan kontak dan kerja sama AS yang lebih dalam dengan kelompok itu.

“Kita harus cerdas … dan juga sangat berhati-hati dan pragmatis tentang realitas di lapangan,” kata pejabat itu.

Pejabat AS lainnya juga mengatakan Gedung Putih sedang dalam proses melakukan “penilaian waktu nyata” tentang HTS.

Sementara itu, Wakil Presiden terpilih J.D. Vance pada hari Minggu (8/12) menyatakan kekhawatiran tentang sifat militan HTS, dengan mengatakan banyak dari mereka "adalah cabang literal ISIS," menggunakan akronim alternatif untuk Daesh.

"Orang bisa berharap mereka telah mereda. Waktu akan menjawabnya," tambahnya.

Pada hari Minggu, kelompok bersenjata, yang dipimpin oleh militan HTS, merebut ibu kota Suriah, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Assad.

Jatuhnya pemerintahan Assad "memenuhi tujuan kebijakan luar negeri AS yang sudah lama," The Post mencatat.

Inggris juga mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar kelompok teroris terlarang yang ditambahkan pada tahun 2017 sebagai alias al-Qaeda.

Ketika ditanya oleh BBC apakah proses untuk meninjau penunjukan HTS sebagai kelompok teroris sedang berlangsung, Menteri Kantor Kabinet Pat McFadden mengatakan pada hari Senin (9/12), "Ya, jelas itu harus dipertimbangkan. Mereka telah dilarang sejak lama."

Namun, Perdana Menteri Sir Keir Starmer mengatakan masih "terlalu dini" untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan.[IT/r]