Islam Times - ICC Hadapi Ancaman Terkait Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant

IslamTimes - Pengadilan Kriminal Internasional [ICC] mengonfirmasi bahwa mereka menghadapi paksaan dan intimidasi setelah hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Zionis "Israel" Benjamin Netanyahu dan mantan menteri perangnya atas kejahatan perang di Gaza.

Berpidato di hadapan anggota ICC di Den Haag, Presiden ICC Tomoko Akane mengatakan pengadilan menghadapi "tindakan pemaksaan, ancaman, tekanan, dan tindakan sabotase."

"Kita berada di titik balik sejarah... Hukum internasional dan keadilan internasional terancam. Begitu pula masa depan umat manusia." "Pengadilan Kriminal Internasional akan terus menjalankan mandat hukumnya, secara independen dan tidak memihak, tanpa tunduk pada campur tangan pihak luar."

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 21 November. Pengadilan memutuskan ada "alasan yang masuk akal" bahwa pengepungan dan serangan Zionis "Israel" di Gaza "menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kehancuran sebagian penduduk sipil."

Setelah dikeluarkannya surat perintah tersebut, Amerika Serikat, dermawan besar "Israel" dan kaki tangan dalam genosida Gaza, dengan cepat menolak keputusan ICC.

Beberapa anggota Partai Republik AS meminta Senat untuk memberikan sanksi kepada ICC. Presiden Joe Biden mengatakan surat perintah tersebut "keterlaluan."

"Beberapa pejabat terpilih diancam dengan keras dan menjadi sasaran surat perintah penangkapan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB," kata presiden ICC.

Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa "Pengadilan diancam dengan sanksi ekonomi yang kejam dari lembaga-lembaga anggota tetap Dewan Keamanan lainnya seolah-olah itu adalah organisasi teroris." "Mengerikan" bahwa negara-negara tampak "terkejut" ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan berdasarkan hukum internasional, Akane menambahkan.

"Jika pengadilan runtuh, ini pasti akan menyiratkan runtuhnya semua situasi dan kasus... Bahaya bagi pengadilan adalah eksistensial."

DAWN, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS yang menyambut baik surat perintah penangkapan tersebut, telah memperingatkan pejabat pemerintahan Biden – termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan kepala Pentagon Lloyd Austin – bahwa mereka bisa menjadi sasaran berikutnya.[IT/r]