Islam Times - Dewan Pemukim Israel Menyusun Rencana 'Aneksasi' Tepi Barat

IslamTimes - Komponen utama proposal tersebut melibatkan pembubaran Otoritas Palestina (PA) dan menempatkan desa-desa Palestina di bawah yurisdiksi penuh Zionis Israel.

Setelah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, dewan pemukim Zionis Israel telah merumuskan strategi untuk mempercepat "aneksasi" Tepi Barat yang diduduki dan wilayah Palestina lainnya, surat kabar Zionis Israel, Israel Hayom, melaporkan.

Fokus utama dari rencana ini adalah kontrol dan perampasan wilayah Palestina di masa mendatang, dengan tujuan mengembangkan "strategi operasional yang siap dilaksanakan selama pemerintahan Trump yang potensial," surat kabar tersebut menunjukkan.

Terungkap bahwa pertemuan tingkat tinggi tentang inisiatif tersebut melibatkan Avihai Boaron, anggota parlemen dari partai Likud yang berkuasa di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bersama dengan perwakilan dari berbagai dewan pemukim.

Selama pertemuan tersebut, Boaron menekankan urgensi situasi tersebut, dengan menggambarkannya sebagai "titik kritis – jendela kesempatan yang dapat kita manfaatkan dengan bijak atau sia-siakan."

"Mengambil jalan yang bodoh hanya akan menghasilkan 700.000 penduduk dan unit perumahan tambahan empat tahun dari sekarang," Boaron mengindikasikan pada pertemuan tersebut.

Ia menggarisbawahi bahwa "pendekatan yang bijak akan menciptakan kondisi untuk membuat Tepi Barat dan Lembah Yordan tidak dapat dipisahkan dari Zionis Israel – tidak hanya dengan menciptakan fakta demografi di lapangan, tetapi dengan mengubah kerangka administratif wilayah tersebut secara mendasar."

Menurut Israel Hayom, rencana tersebut mengusulkan perluasan kewenangan dewan pemukim untuk mencakup wilayah dewan regional, dengan demikian memberikan otoritas Israel kendali atas wilayah yang saling terhubung, bukan hanya permukiman itu sendiri.

Apa yang dimaksud dengan skema tersebut Komponen utama dari proposal tersebut melibatkan pembubaran Otoritas Palestina (PA) dan menempatkan desa-desa Palestina di bawah yurisdiksi penuh Israel, laporan tersebut mencatat.

Boaron menekankan bahwa "solusi dua negara harus dihapus secara permanen dari pertimbangan melalui arahan politik yang jelas."

Ia juga berupaya memastikan bahwa kebijakan AS "tidak sekadar melanjutkan dari titik akhir Kesepakatan Abad Ini, yang secara efektif berupaya membatasi pertumbuhan permukiman."

Sumber anonim yang terlibat dalam inisiatif tersebut mengatakan kepada Israel Hayom bahwa "pergeseran demografis ini pada dasarnya akan mengubah karakter kawasan, yang pada akhirnya mengarah pada kedaulatan."

Pemilihan kembali Trump telah memberi energi pada gerakan pemukim Zionis Israel, yang mendominasi pemerintahan Netanyahu, memberi mereka harapan baru untuk memajukan rencana "aneksasi".

Haaretz melaporkan pada bulan Juni bahwa Miriam Adelson, janda mendiang pengusaha AS Sheldon Adelson, menjanjikan setidaknya $100 juta untuk mendukung kampanye Trump, yang mencari dukungan AS atas "aneksasi" Zionis Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Jurnalis investigasi AS Seymour Hersh baru-baru ini melaporkan, mengutip seorang pejabat Washington, bahwa Zionis "Israel" mungkin akan segera secara resmi "mencaplok" Tepi Barat, yang telah berada di bawah pendudukan ilegal Israel sejak 1967.

Hal ini terjadi setelah Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich telah menegaskan kembali seruan untuk "pencaplokan" penuh Tepi Barat dan Jalur Gaza, bersamaan dengan perluasan lebih lanjut permukiman Zionis Israel di wilayah yang diduduki.

Pejabat senior Hamas Mahmoud al-Mardawi telah memperingatkan terhadap rencana Israel untuk "mencaplok" Tepi Barat dan secara paksa menggusur warga Palestina dari desa-desa mereka.

Sejak 7 Oktober tahun lalu, ketika "Israel" melancarkan perangnya melawan Gaza, agresi terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah meningkat, dengan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka oleh pemukim atau pasukan Zionis Israel.

Saat ini, lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang didirikan sejak pendudukan "Israel" tahun 1967 di Tepi Barat dan bagian timur al-Quds, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional dan Konvensi Jenewa karena pembangunannya di tanah yang diduduki. [IT/r]