Islam Times - Panglima IRGC Serukan Negara-Negara Muslim Potong Rute Bantuan ke Israel

Islam Times - Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Mayjend Hossein Salami pada Jumat (22/11) menyerukan negara-negara muslim untuk memotong rute bantuan ke Israel. Seruan ini muncul setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Surat perintah penangkapan tersebut berarti bahwa para terdakwa dapat menghadapi penangkapan jika mereka bepergian ke salah satu dari 124 negara anggota ICC.

Mayjend Salami menyebut surat perintah itu sebagai "kemenangan besar" bagi perlawanan Palestina dan Lebanon dengan mencatat bahwa rezim tersebut telah terisolasi. "Ini berarti akhir politik rezim Zionis," katanya. "Tidak seorang pun kecuali pejabat Amerika yang akan bepergian ke sana lagi," tambahnya.

Ia mendesak “semua negara Muslim” untuk berhenti membantu rezim ini agar runtuh sepenuhnya. “Jalan-jalan ekonomi rezim ini harus ditutup, dan kami katakan, khususnya kepada pemerintah-pemerintah Muslim, tutup jalur darat, laut, dan udara untuk bantuan ekonomi dan militer kepada rezim ini,” serunya.

“Jika blokade ekonomi ini terjadi, rezim Zionis akan mengalami kemunduran dengan kecepatan yang luar biasa dan akhirnya akan hancur,” tambahnya.

Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023 setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan tersebut sebagai tanggapan atas kampanye pertumpahan darah dan penghancuran yang telah berlangsung selama puluhan tahun oleh rezim Israel terhadap warga Palestina.

Serangan berdarah rezim tersebut di Gaza sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 44.056 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 104.268 lainnya. Ribuan lainnya juga hilang dan diduga tewas di bawah reruntuhan.

Israel juga menghadapi kasus genosida yang dipimpin Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ). [IT/G]